Drs. Musa Kamudi. Asisten I Setda Provinsi Papua Barat

Bendahara Diminta Tak Mangkir saat Sidang TP-TGR

MANOKWARI, Cahayapapua.com Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Papua Barat, Drs. H. Musa Kamudi, M.Si menegaskan, para bendahara dan PPTK dan kontraktor pelaksana kegiatan agar tidak menghindar bila di mintai keterangan saat sidang Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP. TP-TGR) Provinsi Papua Barat.

Hal itu diutarakan Kamudi menanggapi sikap salah satu bendahara yang diminta untuk memberikan keterangan saat sidang TP-TGR yang digelar oleh MP.TP-TGR belum lama ini, di ruang sidang TP-TGR yang betempat di kantor Inspektorat Provinsi Papua Barat.

“Baru-baru kita ada gelar sidang TP-TGR, tetapi ada satu SKPD yang diundang untuk dimintai keterangan tidak hadir, kita menyangkan,” ungkapnya.

Padahal menurut Kamudi, kehadiran MP. TP-TGR untuk membantu para bendahara, PPTK dan kontraktor pelaksana tekhnis kegiatan, untuk menyelesaikan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, atas pelaporan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh SKPD.

Ia menekankan para bendahara, PPTK maupun kontraktor, agar menghadiri undangan yang disampaikan oleh MP.TP-TGR dengan membawa bukti-bukti transaksi pengelolaan anggaran, sehingga dapat meringankan para bendahara.

Ia juga mengingatkan, para bendahara agar serius menghadapi sidang TP-TGR, sebab tuntutan perbendaharaan tidak akan selesai walaupun bendahara atau PPTK bahkan kontraktor yang melaksanakan tekhnis kegiatan dinyatakan wafat atau meninggal dunia.

Sebab, lanjut dia, bila meninggal dunia, maka hutang TP-TGR yang ditinggalkan bendahara atau PPTK bahkan kontraktor, akan diselesaikan oleh ahli waris.

Ia berharap agar komitmen bendahara dalam memenuhi panggilan, memberi keterangan dan menyerahkan bukti-bukti transaksi pengelolaan keuangan yang diminta Majelis Pertimbangan TP-TGR dapat meringankan bendahara dalam mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelolanya.

Ia pun meminta, agar capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LHP BPK terhadap sistem pelaporan pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat dapat di pertahankan.| RIZALDY

Tinggalkan Balasan