Aktivitas jual beli di salah satu pasar tradisional di Manokwari belum lama ini. Foto: CAHAYAPAPUA.com/Dok

Berhenti Mogok, Pedagang Manokwari Ingin Perbup Dicabut

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com Aktivitas perdagangan di pasar Sanggeng dan pasar Wosi yang sempat terhenti selama lebih kurang empat hari  akibat aksi mogok para pedagang, Jumat (31/10/2014), sudah kembali normal.  Sesuai pantauan CAHAYAPAPUA.com, di pasar Sanggeng, kios dan los pedagang baik di lantai I maupun di lantai II  hampir semuanya sudah dibuka. Begitupun aktivitas di jalur Kentaki dan tempat penjualan sayur mayur di pasar Sanggeng, sudah terlihat ramai sejak pagi.

Ketua asosiasi pedagang pasar Sanggeng Amir Habe di temui di pasar Sanggeng, Jumat siang mengaku, dirinya sudah memberi tahu  semua pedagang untuk kembali membuka usahanya setelah mendapat jaminan dari Kapolres Manokwari pascapertemuan di kantor bupati, Kamis pagi.

Jaminannya adalah Peraturan Bupati (Perbup) nomor 6 tahun 2013 yang mengatur tentang tarif sewa los dan kios di pasar yang sebelumnya ditolak para pedagang dicabut.

“Sehingga pasar hari ini sudah aktif. Kami tunjukkan bahwa kami pedagang  tidak yang neko-neko. Kalau ada aturan yang baik pasti kami ikuti. Harapannya kalau membuat aturan tentang pasar, minta tolong kami dilibatkan. Karena yang merasakan susah perihnya itu adalah pedagang, “ kata Amir.

Namun, Amir kecewa saat mengetahui informasi di media massa bahwa Perbup tersebut ternyata tidak dicabut namun hanya ditangguhkan pemberlakuannya. Hal itu, kata dia, membuat para pedagang kembali dilanda kegamangan.

Dia sendiri menilai, hal itu menunjukkan Pemkab Manokwari tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang menjadi aspirasi para pedagang.

“Kami akan cek lagi dulu. Kalau memang Perbup ini tidak dicabut berarti pasar bisa ditutup lagi. Karena yang kita inginkan adalah Perbup itu dicabut dan selanjutnya diatur dalam Perda yang mana kita para pedagang juga dilibatkan dalam proses pembuatannya, “ tandas Amir.

Amir menegaskan, pada prinsipnya, para pedagang tidak mempersoalkan ada kenaikan tarif retribusi maupun tarif sewa pasar. Yang penting, prosesnya didahului dengan melakukan survey lapangan untuk mengetahui realitas yang ada di pasar, termasuk mendengar apa-apa yang menjadi permasalahan yang dihadapi para pedagang pasar.

“Tanya lah para pedagang mereka dapat pembeli berapa per hari dengan tingkat tanggungan mereka di keluarga. Bagaimana daya beli di pasar, sehingg bisa ketemu titik temunya. Bukan dilakukan secara sepihak seperti di Perbup itu, “ kata Amir.

Hairudin, salah satu pedagang pakaian di pasar Sanggeng juga berharap Perbup nomor 6 tahun 2013 dicabut bukan ditangguhkan. Tarif sewa sebagaimana diatur dalam Perbup diakuinya sangat memberatkan. Dia membandingkan dengan pendapatan yang diperoleh pedagang pakaian seperti dirinya.

“Sekarang ini pembeli makin sepi mas. Kadang satu hari itu kita tidak dapat pemasukan satu rupiah pun, “ katanya.

Dia mengaku selama ini setiap pedagang pakaian di pasar Sangeng dikenai tarif retribusi harian sebesar Rp.5000 dan retribusi bulanan Rp.50 ribu. Jika ditambah dengan pungutan lain berupa uang keamanan dan uang kebersihan, maka rata-rata dalam setahun, para pedagang harus menyetor sedikitnya Rp.7 juta.

“Yang itu saja sudah berat mas, kalau pembelinya sepi begini. Jadi kita harapkan kalau bisa (tarifnya) tetap saja seperti sekarang ini, “ujar Hairudin.

Meski demikian, untuk kepentingan PAD, dia mengaku dirinya tidak berkeberatan apabila dalam Perda nanti tarif retribusi ataupun sewa pasar dinaikkan. Asalkan kenaikan itu tidak sampai memberatkan pedagang dan para pedagang juga dilibatkan dalam proses penyusunan Perda itu sendiri.

“Kalau pasar ini diperbaiki, ditata lebih bagus, keamanan juga bagus, pasti semua pedagang setuju dinaikan,” timpal Hairudin.

Sebelumnya, Bupati ManokwariDR. Bastian Salabai memutuskan menangguhkan pemberlakuan peraturan bupati (Perbup) nomor 6 tahun 2013 yang mengatur tentang tarif sewa los, lapak dan kios di pasar.

Dengan ditangguhkannya Perbup nomor 6/2013, maka tarif sewa los, lapak dan kios di pasar Wosi dan Sanggeng  kembali mengikuti aturan yang sudah berlaku sebelumnya.

Perbup tersebut belakangan ini memang menjadi sorotan karena menuai protes keras dari para pedagang lantaran besaran tarif dinilai memberatkan. Buntutnya, pedagang di pasar Sanggeng dan pasar Wosi melakukan aksi mogok dalam beberapa hari terakhir.

Penangguhan itu disampaikan secara terbuka oleh Bupati dalam pertemuan yang dengan membahas Perbup nomor 6/2013, Kamis (30/10) di ruang Sasana Karya kantor bupati Manokwari di Sowi Gunung.

Hadir dalam pertemuan itu  wakil pimpinan sementara bersama sejumlah anggota DPRD kabupaten Manokwari, Kapolres Manokwari bersama perwakilan pedagang pasar Sanggeng dan pasar Wosi. Ikut hadir Sekda, utusan dari Kejari Manokwari beserta beberapa pimpinan SKPD terkait.

“Dengan demikian tidak ada pungutan lagi sampai ada Perda (peraturan daerah). Jadi, saya harapkan setelah dari sini para pedagang kembali beraktivitas seperti biasa kembali, “ kata Salabai.

Sekretaris daerah Drs.FM. Lalenoh menambahkan, aturan tentang tarif sewa di pasar selanjutnya akan diatur dalam Perda. Dalam waktu tidak terlalu lama, Pemda bersama DPRD akan membahas draf Raperda-nya.

“Sehingga pedagang bisa kembali berjualan. Tagihan-tagihan ditiadakan untuk sementara waktu, “ kata Lalenoh.

Wakil pimpinan sementara DPRD Manokwari Ayu H. Bataray menilai penangguhan Perbup nomor 6/2013 sebagai keputusan bijak. Agar memiliki landasan hukum, dia menyarankan secepatnya diterbitkan keputusan bupati yang mengatur tentang penangguhan Perbup tersebut.

Dia pun sepakat pengaturan mengenai tarif sewa los, lapak dan kios pasar selanjutnya diatur dalam sebuah Perda dengan terlebih dahulu melewati pembahasan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

“Sehingga Perda yang dihasilkan itu bisa tepat sasaran dan bisa memuaskan semua pihak, “kata politisi perempuan dari partai Gerindra itu kepada wartawan usai pertemuan. Dukungan yang sama juga datang dari Kapolres Manokwari AKBP. Jhoni Edizzon Isir.

Amir Habe mengatakan, pihaknya menyambut baik keputusan penangguhan Perbub nomor 6/2013. Namun, yang diinginkan pedagang adalah Pemda tidak sekedar menangguhkan tetapi mencabut Perbup tersebut.

Mereka menilai Perbup itu tidak pantas diberlakukan karena tidak pernah mengakomodir aspirasi dari para pedagang sebagai pihak yang menjadi objek dari Perbup itu sendiri. Amir pun menegaskan, para pedagang tetap akan melakukan aksi mogok jika Perbup tersebut belum dicabut secara resmi.

“Soal masih mogok atau tidak, kami akan bermusyawarah dulu dengan para pedagang lainnya. Setelah itu baru ada keputusan apakah akan dibuka besok, atau masih tutup atau bagaimana,” tandas Amir di kantor bupati usai pertemuan.

Lalu berapa besaran tarif yang diinginkan para pedagang ? “Yang diinginkan yang termurah buat pedagang sesuai kemampuan daya beli masyarakat di pasar, “ ucap Amir. |ZACK TONU BALA

 

EDITOR: PATRIX BARUMBUN TANDIRERUNG

Tinggalkan Balasan