Kunjungan anggota DPRPB dan DPRD Manokwari ke RSUD Manokwari. Masalah pelayanan, keamanan, dan keamaan serta sistim IPAL menjadi catatan kritis para wakil rakyat ini.

Berstatus RS Rujukan Regional, Sarana RSUD Manokwari Belum Memadai

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com – Meski menyandang status sebagai rumah sakit rujukan regional di Provinsi Papua Barat tak serta merta membuat sarana dan prasarana di RSUD Manokwari memadai.

Hal itu terkuak dalam kegiatan kunjungan kerja anggota DPR Papua Barat Dapil Manokwari, Rudi Timisela bersama tiga anggota DRPD Kabupaten Manokwari, Ayu Humairah Bataray, Romer Tapilatu, dan Amana Soedibyo, Rabu (6/1/2016).

“Perencanaan dan pembanguan RSUD Manokwari sudah terealisasi sekira 40 persen. Dan, 60 persennya atau setara Rp.160 miliar. Harus ada intervensi sehingga fisik rumah sakit bisa dilihat lebih baik,” kata Rudi Timisela.

Menurut Rudi, diera otonomii saat ini, nominal anggaran yang dibutuhkan masih perlu ditambah sebesar Rp.200 miliar untuk pengadaan peralatan medis. “Intervensi pemerintah daerah kabupaten Manokwari dan provinsi Papua Barat sangat diperlukan. Saya akan perjuangkan kebutuhan ini melalui RAPBD Papua Barat 2017. Teman-teman DPRD juga diharapkan bisa memperjuangkan ini melalui pembahasan anggaran di daerah,” ujar Rudi.

Kegaduhan politik di tingkat nasional, tak mempengaruhi komunikasi para wakil rakyat di daerah ini. Ini dibuktikan dengan kunjungan bersama di RSUD tersebut. Para politisi yang datang dari parpol yang berbeda berkomitmen mendorong kebutuhan anggaran ini bertahap.

“Kunjungan bersama ini sebagai upaya untuk menyelaraskan program dan kebijakan yang hendak diperjuangkan sehingga sinkron dan tidak terjadi over laping (tumpang tindih),” ujar Rudi lagi.

Keterbatasan anggaran pada RSUD Manokwari cukup menyolok. Bayangkan saja, biaya perawatan per tahun sangat minim. Berkisar Rp.150 an juta. Pasien juga sering mengomplain pelayanan di rumah sakit ini.

Penetapan status sebagai rumah sakit rujukan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kementerian Kesehatan. Saat ini, Rumah Sakit rujukan provinsi berada di Kota Sorong. Diharapkan pembangunan RSUD ini harus menjadi prioritas pemda maupun pemerintah provinsi.

“Direktur rumah sakit ini punya semangat tinggi untuk merubah dan meningkatkan pelayanan RSUD. Tetapi, bagaimana bisa jika anggaran minim. DPR Papua Barat segera berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan,” tandasnya.

Anggota DPRD Manokwari Romer Tapilatu menyatakan, perawatan fisik dan perawatan peralatan serta insentif tenaga medis dan para medis masih perlu ditingkatkan lagi, termasuk keindahan dan keamanan rumah sakit.

“IPAL (instalasi pengelohan air dan limbah) di ruang VIP itu rusak sehingga, secepatnya harus diperbaiki karena kondisinya terbuka. Ini akan mengganggu keamanan dan kenyamanan,” ujar dia.

Romer menambahkan, politik anggaran di bidang kesehatan mencapai 15 persen yang bersumber dari APBN. Sementara di daerah baru sebesar 10 persen. “Apakah sudah mencapai target tersebut atau belum. Kami akan lihat pada pembahasan RAPBD 2016. Banyak hal yang harus dilakukan untuk perbaikan RSUD Manokwari ini,” pungkasnya. |RASYID FATAHUDDIN