Pengusaha tempat hiburan malam (THM) karaoke di Manokwari dikumpulkan Pemerintah Kabupaten Manokwari, di ruang Sasana Karya Kantor Bupati Manokwari, sebagai dampak kasus penggunaan seragam sekolah di tempat karaoke, Senin (18/9). Dalam pertemuan itu, Demas mengisyaratkan akan melakukan pembatasan Miras di Manokwari melalui draf revisi Perda Miras yang saat ini sedang digodok Biro Hukum Pemkab Manokwari.

Bertemu pengusaha karaoke, Pemda Manokwari isyaratkan batasi Miras

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan, Senin (18/9), mengumpulkan seluruh pengusaha Tempat Hiburan Malam (THM) atau karaoke di daerah ini.

Pertemuan yang diadakan di Gedung Sasana Karya Kantor Bupati itu membahas sejumlah masalah serta solusi yang akan diambil pemerintah daerah.

Di kesempatan ini, Bupati Demas mengawali dengan membahas keluhan masyarakat seputar penggunaan seragam sekolah oleh para ladies saat merayakan hari jadi THM Double Qyu.

“Terus terang saya menyesalkan kejadian tersebut, sebab sangat menciderai dunia pendidikan. Itu alasan saya perintahkan dibuat undangan untuk mengadakan pertemuan ini,” tegasnya.

Demas juga menyoroti soal temuan Miras yang diperjualbelikan secara bebas dan dikonsumsi di lokasi THM. “Saya sering inspeksi mendadak ke THM. Disitu saya dapati Miras, dan saya larang tetapi masih saja ada yang bandel,” tukasnya.

Lewat pertemuan ini, dia meminta pemilik THM untuk tidak menjual Miras hingga revisi Perda Miras yang diusulkan pemerintah daerah kepada legislatif dirampungkan.

“Perda No 5/2006 akan direvisi. Statusnya kini masuk dalam antrian peraturan daerah yang hendak dibahas antara lain Perda tentang Kota Injil Manokwari dan Perda tentang Badan Usaha Milik Daerah,” ungkapnya.

Sekaitan dengan Perda Miras, Bupati Demas menyebut, diantaranya mengenai item golongan Miras mana saja yang boleh dijual dan tempat penjualan yang perlu dibatasi peredarannya.

“Misalkan golongan A seperti bir atau berapa karton yang boleh dijual atau dipasarkan, hal itu perlu diatur. Jelasnya, materi revisi Perda Miras saat ini masih diproses oleh Bagian Hukum Setda  Kabupaten Manokwari untuk kemudian dibahas di legislatif,” bukanya.

Dalam pertemuan ini juga terungkap mengenai perbedaan data perijinan tempat karaoke yang dimiliki pemerintah daerah dengan Asosiasi Pengusaha Karaoke atau APK.

Menurut Ketua APK Manokwari, Mohamad Iksan, data yang dimilikinya berjumlah 20 APK yang terdaftar jauh lebih sedikit dari data yang dibacakan Asisten I Setda Manokwari yang berjumlah 50 tempat karaoke di Manokwari.

Sikapai kenyataan itu, Bupati menyatakan telah memiliki Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. “Sejak 18 Juli 2017, segala macam perijinan harus melalui Dinas PTSP. Kalau tanggal dibawah itu, saya tanda tangani, tapi diatas itu sudah tidak bisa,” bebernya.

Adapun pengurusan ijin lewat satu pintu dimaksudkan untuk efisiensi serta memudahkan pengawasan dalam menjalankan fungsi kontrol oleh pemerintah daerah.

“Pengalaman sebelumnya, perijinan karaoke dikeluarkan oleh dua dinas yakni, Dinas Pariwisata dan Dinas Perindagkop. Sekarang kita mudahkan agar terjadi efesiensi biaya perijinan,” jelasnya lagi.

Tidak hanya itu, Bupati Demas mengingatkan semua pelaku usaha soal pentingnya mendapat persetujuan dari RT/ RW saat mengurus ijin usahanya.

“Untuk mengurus ijin di PTSP wajib meminta persetujuan dari RT/ RW setempat. Ini berdasarkan pengalaman, karena ada warga yang melaporkan mengenai kebisingan yang ditimbulkan pelaku usaha karaoke,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, di hadapan Bupati Demas, Ketua APK Muhamad Iksan mengungkap soal koordinasi dengan instansi terkait perihal penghentian sementara operasional THM.

“Terus terang Pak Bupati, setiap hari besar keagamaan, kita tidak pernah mendapat surat edarannya, tapi biasanya kita inisiatif hentikan sementara usaha kami. Lainnya kemudahan dalam mengurus persyaratan perijinan  usaha, “ kata Iksan. (mar)

Tinggalkan Balasan