Rosmaya Hadi, deputy governor of Bank Indonesia,

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Ketergantungan Papua Barat terhadap sektor minyak dan gas (Migas) sebagai ujung tombak peningkatan ekonomi daerah ini dianggap merupakan tantangan.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Rosmaya Hadi, di Manokwari, Jumat (26/1) mengatakan, bergantung pada Migas merupakan tantangan apalagi ini di impor ke Tiongkok.

“Begitu Tiongkok tidak lagi mengimpor Migas dari Indonesia, hal ini akan berpengaruh,” kata Rosmaya dalam acara serah terima kepala perwakilan BI Papua Barat dari Agus Hartanto kepada Doni S. Heatubun di Aston Niu.

Rosmaya mengatakan Papua Barat harus berusaha menumbuhkan sektor lain yang menjajanjikan di daerah ini untuk menopang ekonomi seperti sektor pariwisata baik keindahan alamnya maupun kekayaan budaya. Ini menurutnya masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah yang mestinya mendapat perhatian yang cukup.

“Kalau turis-turis itu kan bukan hanya melihat kekayaan alam tetapi budaya serta bagaimana kuliner khas daerah jadi ini merupakan tantangan bagi pimpinan BI yang baru juga,” ujar Rosmaya. Potensi ekonomi lain yang menurutnya juga bisa dikembangkan seperti kuliner kripik.

Selain itu Rosmaya mengatakan dalam tiga tahun terakhir inflasi Papua Barat cukup melandai. Itu berarti gejolak harga bisa ditahan agar tidak terlalu besar sehingga daya beli masyarakat memenuhi kebutuhan bisa terselenggara dengan baik.

“Pertumbuhan inflasi di Papua Barat termasuk dalam lima provinsi yang dianggap melandai. Oleh sebab itu di tahun 2018 ini mari kita dukung lagi pertumbuhan agar tinggi dalam kisaran yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu 5-5,5 persen,” ujarnya.

Sementara Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani mengatakan struktur perekonomian Papua Barat ditopang oleh tiga sektor yaitu pertambangan gas, bahan galian serta sektor kontruksi. Sejak tahun  2010 Papua Barat mengalami pembangunan pesat dalam bidang infrastruktur untuk menunjang ekonomi demi kesejahteraan masyarakat.

Wagub juga mengatakan sumber daya alam yang melimpah menjadikan ekonomi Papua Barat cukup menjanjikan berupa gas dikelola oleh BP Indonesia tahun 2009 di Teluk Bintuni.

“Keberadaan LNG Tangguh ini sangat berdampak pada ekonomi yang tumbuh secara signifikan, dimana pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi tumbuh sekitar 46,56 persen, ini sangat tinggi,” kata Lakotani.

Lakotani berharap BI terlibat dalam beberapa kerjasama strategis di Papua Barat terutama dalam upaya mengendalikan inflasi. Sebagai lembaga yang memperoleh amanah oleh UU untuk menjaga kestabilan mata uang , Lakotani berharap  BI selalu berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  untuk menjaga pergerakan harga komoditas.

“BI juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk membentuk klaster ketahanan pangan, ini menjadi motivasi agar menjadikan kami provinsi yang mampu dan mandiri dalam ketahanan pangan,” ujar Lakotani.

Selain itu, Lakotani mengatakan dalam pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) BI cukup berperan misalnya dengan membentuk mama-mama yang mengolah buah sukun menjadi komoditas yang bisa disajikan dalam pasar nasional berupa kripik sukun.

“Kripik sukun ini disajikan dalam pertemuan tahunan BI saat itu dihadiri Presiden Joko Widodo serta sejumlah petinggi Negara, ” puji Lakotani.

Dia menyampaikan selamat datang kepada kepala perwakilan BI yang baru Doni S. Heatubun dan juga mengucapkan terima kasih kepada mantan kepala perwakilan BI Papua Barat Agus Hartanto.

Lepas sambut kepala perwakilan Bank Indonesia Papua Barat dihadiri para pimpinan bank serta pejabat di lingkungan pemerintah Papua Barat dan Pemda Manokwari. (mar) 

Leave a Reply