Pelabuhan Manokwari

Biaya Siluman, GM Pelni Manokwari Keluarkan Pernyataan Baru

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– General Manajer PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Manokwari, Adrian mengatakan pemberitaan beberapa media soal adanya “biaya siluman” yang menghambat realisasi tol laut yang dicanangkan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sebenarnya telah terjadi kesalahan informasi.

“Saya harus meluruskan berita tersebut, agar tidak menimbulkan penafsiran seakan-akan Pelindo melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan aturan,” kata Adrian, Minggu (27/9/2015). Sejauh ini pihaknya menilai, stakeholders kepelabuhan di Manokwari telah bekerja dalam kerangka sistem yang diatur peraturan resmi.

Bias informasi ini, kata Adrian, terjadi karena kekeliruan dalam menafsirkan penjelasan mengenai program tol laut yang disampaikannya.
Pihaknya menyebut, biaya yang dikeluarkan pemakai jasa kepelabuhan kurang lebih 10 item yang ditetapkan adalah resmi. Jika ada yang oknum atau pihak yang melakukan pungutan di luar biaya yang sudah ditetapkan maka itu adalah biaya tidak resmi atau “biaya siluman”.

Sejauh ini, para pihak yang terlibat dalam urusan bongkar muat di Pelabuhan Manokwari, selalu bekerja dalam kerangka sistem yang berlaku. Pelurusan informasi ini menurut dia, diperlukan agar tidak menimbulkan opini seakan-akan di Pelabuhan Manokwari terjadi praktek pungutan di luar aturan dan pemicu dari tingginya harga barang-barang karena dampak dari pungutan dimaksud.

Bilamana terjadi disparitas (perbedaan) harga barang-barang yang mencolok antara wilayah Indonesia tengah hingga barat dengan Papua, termasuk Manokwari, jelas Adrian, itu karena mata rantai yang panjang sejak dari proses produksi hingga ke tangan konsumen, termasuk biaya transportasi yang sangat jauh dari pusat produksi.

Dia mengakui, jika Pelni adalah bagian dari stakeholders yang ikut membahas pemberlakuan tarif di pelabuhan karena merupakan anggota dari APBMI (Asosiasi Perusahan Bongkar Muat Indonesia) untuk kemudian ditetapkan sebagai aturan yang berlaku umum dan sah. Pihaknya, sebagaimana juga PT. Pelindo, sejauh ini menjalankan aturan yang sudah ditetapkan bersama-sama anggota asosiasi yang lain.

Adrian menyebut tarif biaya bongkar muat, biaya buruh atau biaya kapal adalah biaya resmi yang ditetapkan bersama oleh semua anggota asosiasi.
Karena itu, lanjut dia, bilamana masih terjadi biaya mahal maka untuk mewujudkan program tol laut, pemerintah harus menggelontorkan subsidi, misalnya kepada PT Pelindo atau juga PT. Pelni. Subsidi untuk Pelni misalnya dimanfaatkan untuk biaya kapal, sementara Pelindo bisa untuk meningkatkan sarana dan prasana pelabuhan bagi peningkatan pelayanan kepada publik.|TOYIBAN