Lokakarya masyarakat hukum adat di Teluk Bintuni. Daerah penghasil gas tersebut saat ini sedang mendorong pembentukan Raperda masyarakat hukum adat.

Bintuni siapkan langkah awal dorong Raperda masyarakat adat

BINTUNI, Cahayapapua.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni sukses menyelenggarakan lokakarya masyarakat hukum adat. Ini merupakan bagian dari rencana pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat tujuh suku di daerah tersebut.

Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw, mengatakan, Teluk Bintuni memerlukan peraturan daerah untuk mengatur hak konstisusional masyarakat adat di daerah tersebut sesuai amanat Undang – Undang Dasar.

Menurut Kasihiw sebagai bagian dari warga negara Indonesia masyarakat hukum adat juga memiliki hak-hak konstitusional untuk mendapatkan penghidupan yang layak, lingkungan yang baik, persamaan dihadapan hukum dan hak-hak lainnya.

“Masyarakat adat sebagai subjek hukum harus diakui dulu melalui Peraturan Daerah. Lalu wilayah adatnya sebagai objek diajukan ke kementerian untuk ditetapkan sebagai hutan hak bagi masyarakat adat yang bersangkutan,” papar Kasihiw saat menyampaikan sambutan dalam lokakarya tersebut di Teluk Bintuni Kamis lalu.

Merujuk pada UU Dasar Kahisiw menegaskan bahwa nantinya Perda masyarakat hukum adat di daerah itu dapat memiliki substansi dan pendekatan yang berbeda dalam memandang masyarakat hukum adat di daerah. “Masyarakat adat 7 suku yang mendiami Teluk Bintuni harus merasakan pemerataan hak dasar lokalnya,” Kasihiw menegaskan.

Ia juga berharap DPRD Bintuni dapat segera menyesuaikan penyebutan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dengan menyesuaikannya dengan kondisi lokal, yang kemudian akan dituangkan dalam Raperda yang rencananya dibentuk dalam waktu dekat. (cr-80)

 

Tinggalkan Balasan