Pembukaan rapat paripurna DPRD masa sidang IV tahun 2016, dalam rangka pembahasan Rancangan peraturan daerah tebtang APBD Kabupaten Teluk Bintuni tahun anggaran 2017, di gedung DPR, Kota Bintunu, Rabu (21/12)

Bintuni Usulkan Rp. 2,065 Triliun di APBD 2017

BINTUNI, Cahayapapua.com— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Teluk Bintuni resmi membuka paripurna pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Teluk Bintuni 2017, Rabu (21/12) sore.

Rapat yang diikuti seluruh anggota DPRD tersebut dipimpin Ketua DPRD Simon Dowansiba, Wakil Ketua I Mektison Meven, Wakil Ketua II Dan Topan Sarungallo dan dihadiri Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw.

Petrus dalam penyampaian nota keuangan mengatakan, bahwa belanja daerah tahun 2017 sebesar Rp. 2,065 triliun, yang bila dibandingkan dengan APBD 2016, maka mengalami penurunan sekitar  8,38 persen atau Rp. 188,9 miliar.

Belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 610,2 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatakn sebesar 16,06 persen atau Rp. 84,4 miliar, dan belanja langsung sebesar Rp. 1,449 triliun.

Sementara Pendapatan daerah tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp. 1, 545 Triliun, bila dibandingkan dengan 2016 mengalami penurunan 16,13 persen atau Rp. 301,2 miliar. Pendapatan ini terdiri dari tiga bagian yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau dana transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 50 miliar.  Dana Transfer atau dana bagi hasil (DBH) yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak/bukan hasil pajak tahun 2017 Rp. 319,6 miliar, Dana ALokasi Umum tahun 2017 Rp 554,5 miliar, Dana Alokasi Khusus Rp. 197,1 miliar. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 424,2 miliar.

“Pada APBD 2017 tetap menganut surplus/defisit sebesar Rp. 514,3 miliar. Namun defisit tersebut akan ditutupi dari pos pembiayaan daerah yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah Rp. 460 miliar. Sehingga sisa kurang sebesar Rp. 54,3 miliar,” kata Bupati.

Dijelaskannya, pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur APBD, yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan daerah dari SILPA tahun 2016 dan rencana pinjaman. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah berfungsi membiayai penyertaan modal atau investasi, subsidi, dana bergulir, dan pembayaran bunga pinjaman. Dengan tujuan akhir adalah  berfungsi untuk menutupi defisit yang terjadi pada tahun berkenan.

Sementara itu, pemerintah daerah juga mengeluarkan pembiayaan untuk investasi dan subsidi yang mencapai Rp. 15 miliar pada tahun 2017 menatang.

“Demikianlah gambaran umum APBD 2017 yang dapat saya sampiakan. Diharapkan rapat paripurna lanjutan dapat berjalan lancar dan sukses, sehingga pelaksanaan APBD perubahan segera bisa dilaksanakan,” harap Bupati.

Usai dibuka, rapat paripurna dilanjutkan dengan pandangan umum fraksi Demokrasi Bersatu, Fraksi Golkas Bersatu, Fraksi Nasdem, dan Fraksi Demokrasi Pembangunan Hati Nurani Rakyat. Serta penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD. Selanjutnya sidang akan kembali digelar Kamis hari ini. (ART)

Tinggalkan Balasan