Pembukaan rapat koordinasi bagian hukum pemerintah Kabupaten dan Kota se Papua Barat

Biro Hukum Gelar Pertemuan Samakan Persepsi Kebijakan Daerah

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Biro Hukum Provinsi Papua Barat Selasa (3/11/2015) menggelar rapat koordinasi dengan seluruh bagian hukum pemerintah di kabupaten/kota dan seluruh SKPD Pemprov Papua Barat.

Salah satu kepala bagian di Biro Hukum Papua Barat, Hotmar H Sitanggang mengatakan kegiatan tersebut bertujuan menemukan langkah-langkah persepsi terkait kebijakan daerah.

“Sesuai UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam UU itu ada beberapa perubahan yang signifikan tentang pelaksanaan pemerintahan di daerah. Dengan sendirinya produk hukum daerah akan berubah,” katanya.

Untuk itu rapat koordinasi ini untuk menyamakan langkah-langkah dalam menangani kekurangan-kekurangan produk hukum dalam menangani masalah yang ada di daerah.

“Disamping itu kegiatan ini juga merupakan silaturahmi dan menemukan langkah baru pelaksanaan produk hukum tersebut,” kata Sitanggang.

Sementara itu, Gubernur Papua Barat melalui staf ahlinya, Jaconias Sawaki menyatakan, dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, diperlukan peraturan Undang-undang yang dilaksanakan dengan cara pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang.

Diperlukan pula instrumen perencanaan program UU yang disusun secara terencana terpadu dan sistematis.

Seiring dengan bergulirnya roda pemerintahan yang telah ditetapkan pemeirntah daerah dalam rangka otonomi daerah, perda yang dibentuk masih sering menimbulkan masalah atau belum sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan yang semestinya.

Hal ini merupakan sebuah keniscayaan oleh karena Peraturan UU bersifat dinamis tidak statis berubah-ubah mengikuti kehidupan masyarakat.

“Diharapkan adanya kemampuan tenaga yang lebih professional dan penyusunan produk hukum daerah yang lebih tertib terencana dan terpadu terhindar dari produk hukum daerah yang bermasalah,” kata gubernur.

Demikian juga rancangan kabupten/kota yang mengatur tentang anggaran pajak, retribusi dan tatat ruang harus mendapat persetujuan dari gubernur sebelum ditetapkan bupati/walikota. Oleh karena itu hubungan yang baik harus terus dibangun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Kegiatan rapat kordinasi ini dilaksanakan selama dua hari 3-4 November yang menghadirkan bagian hukum Pemkab se-Papua Barat dan SKPD dilingkungan Pemprov Papua Barat.|DINA RIANTI