Ilustrasi

Biro Hukum Provinsi Papua Barat Gelar Bimtek di Mansel

MANSEL, Cahayapapua.com— Biro Hukum Provinsi Papua Barat pada Selasa (28/2/2017) melaksanakan kegiatan bimbingan teknis sehari di Kabupaten Manokwari Selatan (Mansel).

Bimbingan teknis yang dilaksanakan adalah tetang Legal Drifting Produk Hukum Daerah bagi aparatur Aparatur Sipil Negara, termasuk pimpinan SKPD dan anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Mansel.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Mansel, Wempi Welly Rengkung mewakili gubernur Papua Barat di ruang pertemuan kantor bupati Mansel, yang berlangsung dari pagi hingga sore hari.

Dalam sambutan Gubernur Papua Barat yang dibacakan Wakil Bupati Wempi Welly Rengkung, pembentukan peraturan dalam rangka penyelenggaraa otonomi daerah dan tugas –tugas perbantuan merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi demi kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain dari itu peraturan daerah yang ditetapkan oleh daerah harus mengatur kewenangan dan mengurus daerah sebagai mana telah ditetapkan dalam peraturan daerah nomor 38 tahun 2007, tetang pembangian urusan daerah antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, begitu juga  dalam pembebetukan peraturan daerah harus memperhatikan mekanisme prosedur yang diatur dalam peraturan perundangan.

“Yakni undang-undang nomor 12 tahun 2011 tetang pembentukan perundang-undangan dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah  dan peraturan Kemendagri nomor 40 tahun 2014,”kata Wakil Bupati.

Dalam pembentukan produk hukum daerah lanjut Wempi, selain memperhatikan mekanisme, DPRD dan pemerintahan daerah dalam membentuk peraturan daerah meski memperhatikan potensi daerah, agar mendorong pertubuhan ekonomi dan meningkatkan pendapat daerah.

Dalam kesempatan ini, Wempi  juga mengakui jika kegiatan tersebut sangat bermanfaat. Ia memberikan sambutan positif  kepada Biro Hukum yang telah melakukan kegiatan tersebut di Mansel.

Menurutnya setelah mengikuti kegiatan ini para ASN khususnya pimpinan SKPD, dapat lebih baik dalam penyusunan produk daerah dan memahami langkah yang perlu sikapi dalam penyusunan peraturan daerah sesuai anjuran undang-undang yang ada.

“Memperhatikan tata cara penyusunan produk hukum yang baik dan benar, daerah perlu buat produk hukum agar menciptkana iklim kondusif bagi masyarakat dan dunia usaha dalam melakukan infestasi daerah,”kata Wempi.

Ia pun berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan denga baik dan memberikan pertanyan jika ingin lebih memahami agar kelak mampu dalam membuat perda. “Ini seharian tolong ikuti dengan seksama hingga akhir,”kata Wempi.

Sementara Karo Hukum Papua Barat, Wafik Wuryanto usai kegiatan kepada wartawan menilai berjalannya Bimtek ini cukup baik, sebab dalam Bimtek juga terjadi diskusi banyak yang memberikan pertannyaan dan masukan.

Soal kegiatan bimtek ini kata Wafik, merupakan salah satu kewajiban gubenrur sebagai perwakilan pemerintahan di daerah untuk lakukan pembinaan di kabupaten/kota.

“Dan program ini kami lakukan dari tahun kemarin secara bergilir sesuai dengan dana yang ada di kami. Dan Tahun ini ada empat kabupaten yang kmai lakukan dan kemarin sudah kami mulai di Kabupaten Manokwari, hari ini di Manokwari Selatan, minggu depan di Tambrauw dan Maibrat. Kabupaten lainnya sudah dilakukan tahun lalu,” terang Wafik.

Ia menambahkan tujuan kegiatan ini guna meningkatkan kapasitas aparat di kabupaten/kota. Berikutnya menumbuhkan sinergitas antara SKPD dan Pemda Mansel dengan Provinsi, karena pembentukan perda kata Wafik, tidak berdiri sendiri.

“Karena mesti ada alurnya ke provinsi lalu ke pusat, utamanya bagi perda-perda yang wajib di evaluasi seperi RTRW,” terang Wafik. (ACM)

Tinggalkan Balasan