Manokwari, Ibukota Provinsi Papua Barat. |Ist

Biro Pemerintahan: Kota Manokwari Diawali dari Kota Administratif

Kepala Biro Pemerintahan Papua Barat Elisa Sroyer (kanan). | CAHAYAPAPUA.com | Dina Rianti

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Elisa Sroyer mengatakan, usulan pembentukan Kota Madya Manokwari harus dimulai dari awal lagi. Keteranganya, merujuk pada Undang-undang (UU) 23 Tahun 2014 pasal 31-57.

Elisa Sroyer mengatakan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) harus dimulai dengan daerah persiapan, sehingga Kota Madya Manokwari, terlebih dahulu harus menjadi kota administrasi yang akan berjalan kurang lebih 3 tahun.

“Setelah 3 tahun baru dievaluasi. Jika memenuhi kriteria akan ditetapkan sebagai DOB dengan Undang-undang. Oleh karena itu, semua proses yang sudah dilaksanakan terkait pembentukan Kota Madya sejak tahun lalu, itu dengan sendirinya gugur,” kata Sroyer, Jumat (13/2/2015).

Mekanisme yang diatur UU 23/2014, ini tidak jauh berbeda dengan mekanisme yang ada pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah (PP) 78.

Salah satu kewajiban pemerintah daerah dalam mendukung pemekaran wilayah, lannjut Sroyer, menyusun grand design, sehingga ada skala prioritas. Grand design juga berfugnsi sebagai rambu-rambu dan acuan pemekaran wilayah.

“Sehingga pemekaran itu muncul bukan karena persoalan politik atau menjadi ‘ladang uang’ ibarat uang kecil beli uang besar. Contohnya, kota Madya Manokwari, ini sudah menjadi kebutuhan dan bisa diproses untuk pengusulannya,” ujarnya.

Hingga kini, Pemprov belum bisa menyusun grand design. Belum ada petunjuk teknis atas pemmberlakukan UU Nomor 23 Tahun 2014 berupa Peraturan Pemerintah (PP). Sesuai informasi yang ia dapat, tahun ini aturan tersebut sudah keluar. Dan pemekaran, juga akan diatur sesuai dengan grand design di masing-masing kabupaten/kota.

“Katakanlah di Provinsi Papua Barat dari tahun 2015-2025 berapa DOB yang akan dimekarkan. Jadi, saya imbau kepada masyarakat agar tetap tenang dengan mengikuti mekanisme yang ada,” pungkasnya. |CR-73

One comment

  1. Pegunugan arfak tidak cocok jadi kabupaten, udh berapa taun kabupaten tersebut tidak ada kemajuan sama sekali, pegawe nya pada ngantor di mkw dan bahkan ada yg jadi. Guru pns di sana tp ada di rmh mkw, hanya makan gaji buta,, pemerintahan prrofinsi papua barat memekarkan daerah salah,, hanya untuk mencari lahan duit besar,,

Tinggalkan Balasan