Kabag Pengadaan Pegawai dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Herman Sayori.

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat menyatakan, terhambatnya proses pengangkatan 1.283 tenaga honorer di lingkungan Pemprov Papua Barat, disebabkan banyaknya nama honorer siluman yang disertakan dalam daftar nama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah ini.

Sebanyak 1.283 tenaga honorer ini tersebar dihampir 45 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Papua Barat, dan saat ini tinggal menunggu tahapan seleksi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah.

Selain itu, proses penginputan nama tenaga honorer yang akan diangkat menjadi ASN dilakukan oleh tim kerja honorer Papua Barat sementara telah dijalankan. Meski daftar nama tersebut telah diserahkan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), namun Menpan-RB mengembalikan daftar nama honorer karena ditemukan terdapat nama-nama honorer siluman (bukan honorer) yang dimasukan dalam lampiran daftar nama 1.283 tenaga honorer Papua Barat. Sementara masih ada tenaga honorer yang tidak diakomodir dalam daftar nama yang diserahkan ke Kemenpan-RB.

“Hingga kini tertunda sampai sekarang. Berdasarkan surat Menpan-RB, proses validasi tidak boleh melebihi dari jumlah 1.283 tenaga honorer yang disetujui Presiden. Namun yang terjadi banyak nama yang bukan honorer ikut masuk dalam data pengangkatan honorer, sedangkan banyak nama honorer tidak terakomodir didalam lampiran data yang dikirim ke Menpan-RB,” ungkap Kepala Bidang Pengadaan Pegawai dan Pengembangan Karir Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat Herman Sayori, Kamis (16/11).

Terkait hal ini dan agar proses pengangkatan berjalan lancar dan transparan, lanjutnya, pihaknya akan mempublikasikan daftar nama 1.283 tenaga honorer tersebut.

Dan terkait hal ini juga akan dilaporkan kepada Sekda Papua Barat, selaku pembina ASN dilingkup Pemprov Papua Barat. Herman mengakui, terdapat banyak nama siluman dalam daftar nama yang diajukan ke Kemenpan-RB, hal itulah yang menghambat proses pengangkatan.

Dari banyaknya nama honorer siluman itu, diduga merupakan titipan kepala OPD atau tim kerja honorer, dirinya tidak tahu menahu soal itu. Sebab proses pengimputan hingga penyerahan data honorer itu dilakukan oleh ketua tim kerja honorer selama di Jakarta.

“Saya tidak tahu menahu soal nama-nama itu, inikan yang kerja ketua tim honorer, Yan Piet Homer di Jakarta. Saya tidak pernah dengar ini titipa dari kepala dinas atau tim kerja honorer, saya tidak tahu,” imbuhnya.

Menurutnya, data honorer Papua Barat tidak mencapai 1.283 orang seperti yang diusulkan dan disetujui Presiden dan telah ditindaklanjuti oleh Kemenpan-RB. Sebab dari jumlah itu, banyak tenaga honorer yang masuk dalam daftar 1.283 orang itu telah diangkat menjadi PNS melalui penerimaan PNS formasi umum, ada pula yang sudah berhenti bekerja dan ada pula yang telah meninggal dunia.

Selain itu, dia juga menyesalkan selama proses validasi berlangsung, tim kerja honorer tidak berkoordinasi dengan BKD Provinsi Papua Barat sebagai institusi yang berwenang melakukan pengadaan PNS.

“Ketua tim kerja honorer langsung laporkan hasil validasi data tenaga honorer ke Menpan-RB. Jadi berkas yang sudah dilengkapi tidak melalu BKD. Berkas itu dibawah langsung oleh Yan Piet Homer selaku ketua tim honorer. Berkasnya itu dibungkus pakai plakban diantar ke BKD langsung diantar ke BKN dan BPKP,” terangnya.

Terkait hal ini meminta Polda Papua Barat segera mengambil tindakan hukum atas tindakan yang dilakukan ketua tim kerja honorer Papua Barat. “Saya menunggu kedatangan Polda untuk mengambil data dari saya. Saya harap persoalan ini diproses secara hukum oleh Polda agar proses pengangkatan tenaga honorer ini bisa berjalan cepat,” tandasnya. (cr-80)

Leave a Reply