Kepala BKD Provinsi papua Barat, Yustus Meidodga

BKD: Penjabat Kepala Daerah Tak Punya Wewenang Lakukan Mutasi dan Rotasi

MANOKWARI, Cahayapapua.com–Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Barat Yustus Maidodga, mengatakan sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 atau Undang-Undang sebelumnya yang mempunyai hak atau berwenang untuk melakukan mutasi dan rotasi jabatan adalah Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Kalau dipusat di kementerian itu sekretariat jenderal atau kepala badan setingkat kementerian. Kalau di daerah, setingkat provinsi itu gubernur, kabupaten itu bupati, dan walikota itu walikota,” kata Kepala BKD kepada Cahaya Papua, di Kantor Gubernur, Arfai Gunung, Manokwari, Senin (29/2/2016).

Sementara penjabat yang diberi kewenangan untuk melakukan rotasi dan mutasi jabatan adalah penjabat yang memimpin daerah pemekaran. Seperti penjabat di provinsi pemekaran, dan kabupaten pemekaran.

Namun ia menegaskan untuk penjabat yang mengisi kekosongan jabatan yang ditinggal mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak diberi kewenangan untuk memutasi dan merotasi jabatan.

“Ada edaran Menpan, bahwa penjabat yang mengisi kekosongan jabatan, ketika bupati, walikota lagi ikut didalam pencalonan dan pemilihan bupati dan walikota tidak bisa melakukan mutasi dan rotasi jabatan,” tegas Maidodga.

Pasalnya, jika ada penjabat yang melanggar Undang-Undang ASN, Kepala BKD menjelaskan, terlebih dahulu akan dilakuan proses penyelidikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) terkait permasalahan tersebut. Sementara daerah tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi. |ARIF TRIYANTO

Tinggalkan Balasan