Situasi gedung DPRPB yang kembali dipasangi baliho dan bambu. Pintu gerbang utama kantor ini juga dipenuhi gundukan pasir, setelah sebelumnya blokade sempat dibuka dengan prosesi adat.

Blokade Kantor DPRPB Dibuka Hari Ini

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com- Blokade kantor DPR Papua Barat yang kembali terjadi beberapa hari lalu, akan kembali dibuka, setelah polisi mencapai kesepakatan dengan stakeholder terkait dalam pertemuan yang digelar kemarin.

Pertemuan atau diskusi yang difasilitasi Kapolres Manokwari Ajun Komisaris Besar Polisi John E Isir di sebuah hotel dengan mengundang stakeholder terkait tersebut untuk mencari jalan keluar agar blokade kantor DPR PB tidak berlarut-larut.

Salah satu keputusan dalam pertemuan yang juga dihadiri perwakilan DPR Papua Barat dan Majelis Rakyat Papua Barat tersebut adalah membuka blokade kantor DPR Papua Barat yang akan dilakukan pada hari ini.

“Besok (hari ini) sama-sama kita buka palangnya. Kecuali simbolnya yang didepan, karena itu kesepakatan bersama,” kata Kapolres usai pertemuan. Kapolres mengatakan, dengan dibukanya blokade tersebut, maka seluruh agenda DPR PB yang telah dijadwalkan bisa dilakukan.

Kapolres mengimbau pihak terkait untuk bersikap secara positif sambil menunggu keputusan resmi soal status ketua DPRPB.

Isir juga berjanji akan meggelar pertemuan berikut untuk membangun komunikasi antara pihak terkait untuk menyelesaikan kemelut ketua DPRPB.

“Jadi dalam diskusi ini pembicaraannya mengerucut, dari aspirasi yang kuat yang merupakan bagian dari semangat yang harus direalisasi bahwa Ketua DPR harus OAP itu yang kita hormati dan akan didorong semua,” ucapnya.

Secara terpisah Wakil Ketua DPR Papua Barat, Roberth Manibuy, mengajak para pihak untuk bijak menyikapi persoalan jabatan ketua DPRPB, sehingga pada saat keputusan keluar seluruh pihak bisa menerimanya.

“Inti dari persoalan ini memang ada pada Demokrat. Sebenarnya persoalan ini tidak muncul kalau Demokrat tegas dalam mengambil keputusan,” kata Robert soal pandangannya.

Sementara itu Wakil Ketua MRPB Anike TH Sabami, mengatakan, kesepakatan forum diskusi merupakan kesepakatan bersama yang secara kelembagaan didukung oleh MRPB.

Ia mengingatkan bahwa meski partai Demokrat merupakan pemenang Pemilu Legislatif yang berhak menentukan ketua DPRPB namun, “Demokrat harus menyesuaikan. Karena ini (di Papua berlaku) otonomi khusus.” |ADITH SETYAWAN