Initial Planning Conference menghadapi bencana alam gempa bumi dan tsunami Kabupaten Manokwari.

BNPB: Manokwari perlu perbaharui dokumen Renkon kebencanaan

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mendorong Kabupaten Manokwari memperbaharui kapasitas menghadapi bencana alam khususnya penyusunan dokumen rencana kontijensi atau Renkon bencana alam sesuai kondisi terkini.

Kasubdit Perencanaan Siaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Eny Supartini mengatakan, Manokwari pernah memiliki dokumen tersebut yang disusun pada tahun 2013, namun kini situasi telah mengalami banyak perubahan, sehingga diperlukan perbaruan. Eny mengatakan dokumen tersebut disusun dengan melibatkan berbagai stakeholder. Tahapan penyusunan dokumen tersebut telah dimulai.

Eny yang berbicara dalam Concept Development and Initial Planning Conference (Cdc/Ipc) menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami Kabupaten Manokwari, Jumat, mengatakan, kondisi geografis Manokwari dan demokrafi yang telah mengalami perubahan, memerlukan dokumen baru Renkon yang sesuai dengan kondisi terkini.

Wilayah timur menurut Eny, tetap menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan  Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan terus didorong untuk memperkuat strategi dalam menghadapi bencana alam.

Dia mengatakan penyusunan Renkon terbaru kemudian akan diuji berdasar TTX untuk mendapatkan gambaran utuh kesiapan daerah ini menghadapi bencana gempa bumi dan tsunami.

“Dokumen Renkon akan menjadi sebuah hal yang signifikan dan harus direvisi dengan melihat kearifan disini,” kata Eny.

Jika masyarakat telah memahami, mengerti bahwa Manokwari merupakan wilayah yang mempunyai ancaman gempa bumi yang diikuti oleh tsunami, sesuai dokumen Renkon, diharapkan nantinya masyarakat memiliki kesiapsiagaan dini menghadapi bencana.

Dokumen Renkon termasuk didalamnya memuat jalur-jalur evakuasi, titik kumpul dan sistem peringatan dini bencana yang mestinya menurut Eny tersampaikan kepada warga. Dokumen Renkon juga memuat standar operasional prosedur termasuk didalamnya struktur komando yang memerlukan payung hukum ditingkat daerah.

“Dokumen ini akan menjadi sangat penting untuk mengatur jalur komando. Media sangat penting sebagai ujung tombak untuk memberikan informasi kepada masyrakat agar masyarakat bisa mengerti jika wilayah Manokwari merupakan daerah rawan gempa yang diikuti tsunami serta mengetahui ancamannya,” katanya.

Eny menekankan bahwa masyarakat hingga tingkat komunitas terkecil, mestinya mendapatkan gambaran yang utuh terhadap kesiapsiagaan menghadapi bencana. Hal yang sama juga berlaku bagi lembaga-lembaga swasta dan pemerintahan. (cr-80)

Tinggalkan Balasan