Ilustrasi. Site Tangguh LNG di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. | Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

BP Indonesia Dukung Pembahasan Perdasus Dana Bagi Hasil

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com Head of Country BP Indonesia Dharmawan Samsu menegaskan pihaknya akan terus membantu memfasilitasi dan mendorong disahkannya Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi Papua Barat.

Hal ini disampaikan Dharmawan kepada Cahayapapua.com menyusul adanya tuntutan masyarakat adat Sebyar agar perusahaan membayar kompensasi atas aktivitas ekstraksi sumberdaya alam gas cair pada proyek Tangguh LNG di Babo, Teluk Bintuni, Papua Barat. (Baca juga: Masyarakat Adat Sebyar Blokade Bandara dan Pelabuhan Babo)

Panel Penasihat Independen Tangguh atau “Tangguh Independent Advisory Panel (TIAP) dalam laporannya pada tahun 2014 lalu menjelaskan bahwa sejak konstruksi Tangguh, suku Sebyar di pesisir pantai utara berkeras bahwa mereka berhak atas kompensasi.

TIAP adalah Panel yang dibentuk untuk memberi saran eksternal bagi para pengambil keputusan papan atas BP berkenaan dengan aspek non-komersial Proyek LNG Tangguh.

Dalam laporan ini dijelaskan bahwa meski klaim adat ini tak memiliki dasar hukum dalam hukum Indonesia, sesuai UUD, namun Undang-Undang Otonomi Khusus mewajibkan tradisi adat dan hak adat yang sah untuk dihormati.

“Dan semua pemimpin di Papua pun merasa bahwa klaim sah ini harus ditanggapi,” sebut panel yang diketuai mantan Senator Amerika Serikat, Tom Daschle.

Mematuhi kehendak ini maka pada tahun 2010 Pemerintah Indonesia sepakat membayar kompensasi ke suku Sebyar sebesar Rp 6 miliar sesuai inisiatif bupati Teluk Bintuni, namun semua pihak merasa bahwa pembayaran ini tak memenuhi total klaim sebesar Rp 60 miliar.

“Banyak pemimpin adat meminta BP membayarkan kekurangan kompensasi ini. BP tidak dapat membayar klaim adat. BP adalah kontraktor Pemerintah Indonesia dan salah satu pemilik Tangguh,” jelas panel ini.

TIAP mengusulkan agar klaim adat terkait Tangguh dapat dan harus ditangani sebagai bagian dari Perdasus yang mengatur bagi hasil dari Tangguh. Hal ini kini mungkin dilakukan dengan catatan Perdasus DBH menjadi panduan mekanisme pembayaran klaim ini.

Jika Perdasus DBH mengalokasikan 20% dana bagi hasil untuk mengakui hak adat, lalu 10% dari alokasi itu akan didedikasikan untuk membentuk dana perwalian adat untuk generasi mendatang maka menurut TIAP, alokasi ini seharusnya dapat mencapai Rp54 miliar dalam beberapa tahun kedepan.

Selain itu adanya Perdasus DBH akan menjamin transparansi dan akuntabilitas aliran dana bagi hasil, sepanjang Peraturan itu mencakup persyaratan bahwa “Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota harus mengelola dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas sesuai ketentuan secara efisien, ekonomis, efektif, trasparan dan akuntabel dengan menjunjung keadilan, kewajaran/legitimasi dan manfaat bagi masyarakat”.

Dukungan dari DPR Papua Barat terhadap transparansi dana bagi hasil Migas juga terus menguat. Politisi Golkar di DPRPB, Origenes Nauw dan Politisi Partai Demokrat, Arifin Rabu (17/12) lalu mengatakan, pembahasan Raperdasus DBH akan menjadi prioritas di DPRPB.

“Raperdasus Dana bagi hasil penting untuk mengiring realisasi dana bagi hasil agar memenuhi asas kepastian hukum, keadilan maupun proporsionalitas,” kata Origenes.

Dharmawan Samsu yang dihubungi mengatakan sebagai kontraktor kerjasama dengan pemerintah Indonesia, sesuai kontrak kerjasama, BP tidak mempunyai kewenangan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan kompensasi adat tersebut.

“Namun demikian, kami telah dan akan terus membantu memfasilitasi pemerintah daerah dalam upaya penyelesaian masalah ini sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk mendorong disahkannya Perdasus DBH,” kata dia.|PATRIX B TANDIRERUNG | DUMA T SANDA

Tinggalkan Balasan