Ilustrasi. Site Tangguh LNG di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. | Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

BP Tangguh Dipanggil Hadiri Rapat Menteri ESDM dan DPD RI

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Rapat dengar pendapat yang digelar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Anggota Komite II DPD RI mendesak kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden (Jokowi-JK) harus serius membangun Tanah Papua.

Salah satu kesepakatan rapat adalah mendesak berbagai perusahaan bidang energi dan sumber daya mineral yang beroperasi di Papua Barat untuk harus dapat memberikan peran dan konstribusinya dalam mensejahterakan rakyat, melalui program Coorporate Social Responsibility (CSR).

“Program CSR sebagai bentuk tanggungjawab sosial. Salah satunya adalah kehadiran LNG Tangguh di Kabupaten Teluk Bintuni. Keberadaan LNG Tangguh harus memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat sekitar kawasan teluk dan Papua Barat pada umumnya, karena kita tahu bersama data Kementerian PDT pada era SBY menetapkan Kabupaten Teluk Bintuni masuk daftar daerah Tertinggal di Indonesia,” ungkap Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua Barat, Abdullah Manaray, ST dalam siaran pers, Rabu (21/1/2015).

Menurut Abdullah, program CSR yang telah dipublikasikan LNG Tangguh sudah berjalan baik. Akan tetapi, sesuai arahan Gubernur Papua Barat, semestinya cakupan listrik yang bersumber dari LNG Tangguh tidak saja menerangi Kabupaten Teluk Bintuni, namun juga harus dapat menerangi seluruh Kabupaten di Papua Barat.

“DPD RI asal Papua Barat bersama masyarakat dan pemerintah daerah akan terus mendorong dan mengawal kebijakan alokasi LNG dari kilang LNG Tangguh sebesar 20 MMSCFD (setara 2 cargo LNG) untuk kelistrikan di wilayah Papua (mencakup Bintuni, Fakfak, Jayapura, Biak, Nabire, Manokwari dan Sorong ) agar cepat direalisasikan dan memberikan manfaat terhadap percepatan pembangunan di Papua Barat,” ungkap Dullah yang disapa “Pace Songkok Merah”.

Berdasarkan surat Nomor : 4112/13/MEM.M/2014 tanggal 18 Juni 2014 perihal persetujuan alokasi LNG Tangguh kepada Provinsi Papua Barat untuk pemenuhan kebutuhan kelistrikan di wilayah Papua. Manaray berjanji akan menyampaikan kebijakan Menteri ESDM kepada Pimpinan DPDRI melalui Komite II agar diagendakan memanggil Perusahan LNG Tangguh untuk mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang akan dilakukan dalam merealisasikan kebijakan tersebut.

Menteri ESDM, aku Manaray menyatakan bahwa pemanfaatan excess power LNG Tangguh telah digunakan untuk pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat. Pemenuhan kebutuhan kelistrikan yang berasal dari pemanfaatan exsess power LNG Tangguh sebesar 8 Megawatt untuk masyarakat Teluk Bintuni sudah dimulai dari akhir tahun 2013.

Menteri ESDM juga mengeluarkan Surat Nomor : 8115/10/MEM.M/2012 tanggal 23 November 2012 perihal Persetujuan Alokasi Gas Tangguh telah memberikan keputusan bahwa produksi kilang LNG Tangguh Train 3 dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan LNG dalam negeri dan penyediaan gas sebesar 180 MMSCFD untuk pengembangan industri pupuk di teluk bintuni, dimana diharapakan dengan adanya pengembangan industri pupuk dapat menimbulkan multiplier effect  kepada penduduk sekitar Teluk Bintuni. |TAKDIR

Tinggalkan Balasan