Dialog Terbuka Sinergi Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang digelar di Auditorium PKK Papua Barat Rabu 3 Agustus 2016. Dalam dialog tersebut terungkap kalau BPK kesulitan untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus di Papua Barat.

BPK Akui Kesulitan Audit Dana Otsus

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com—– Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kesulitan untuk mengaudit penyelenggaraan dana otonomi khusus Papua Barat. Hal ini dikatakan anggota BPK RI Bahrullah Akbar pada dialog terbuka di Manokwari, Rabu (3/9).

Dia menyebutkan, dana otsus sulit di audit karena pengelolaanya tercampur dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pengelolaan dana otsus tidak bisa diukur karena masih tercampur dengan APBD,” katanya seraya mengajak pemerintah daerah  meningkatkan pengawasan keuangan negara, untuk mencapai transparansi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran dalam pembangunan.

Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy pada kesempatan itu mengatakan pemerintah pusat akan membentuk sebuah Unit Percepatan Pembangunan untuk Papua dan Papua Barat. Lembaga adhoc  dibawah koordinasi Sekretariat Negara ini dihadirkan khusus untuk mengelola dana otonomi khusus.

“Lembaga ini setingkat dengan kementerian. Pembentukanya akan diatur melalui peraturan Menteri Dalam Negeri,” kata Irene dalam dialog tersebut.

Setelah lembaga tersebut terbentuk, pengalokasian dana otsus akan dipisahkan dari APBD. Ia berharap, program otsus bisa memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.

Irene menyebutkan, Papua Barat tahun ini menerima dana otsus sekitar Rp.3 Triliun dan  Provimsi Papua sekitar Rp 5 triliun. Ia mengaku, dana tersebut belum mampu memberikan manfaat secara riel kepada masyarakat.

Sementara itu dalam forum yang sama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonsia (DPD-RI) menginginkan pemerintah serius menekan kesenjangan antara daerah di Indonesia.

Ketua DPD RI, Irman Gusman mengatakan, Papua Barat harus maju layaknya daerah lain.  Program otonomi khusus harus ditingkatkan, bila perlu diperpanjang.

“Otsus harus benar-benar mensejahterakan masyarakat asli Papua. Jangan ada lagi persoalan baik pada bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur,” kata dia.

Pada kesempatan itu, ia mengajak para kepala daerah, baik gubernur, bupati maupun walikota berkomitmen membangun wilayah masing-masing. Ia pun meminta seluruh anggota DPD terus mendorong dan memperjuangkan perubahan bagi daerahnya.

“Pemerintahan yang baik harus terus ditingkatkan. Papua Barat harus maju dan menjadi pintu gerbang kemajuan wilayah Indonesia timur,” ujarnya lagi.

Dia mengutarakan, Demokrasi di Indonesia sudah terbangun sejak 1998. Baginya, demokrasi terbaik adalah yang bisa melibatkan masyarakat dalam pembangunan.

Pengawasan dalam pengelolaan keuangan membutuhkan peran masyarakat untuk mendorong transparansi. Sebab, demokrasi harus bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.

“Demokrasi harus mempu melahirkan transparansi, peningkatan pembangunan dan memacu sektor usaha agar bergerak,” ujarnya lagi.

Dia menambahkan, Papua Barat memiliki sebanyak 12 kabapaten dan satu kota dengan kekayaan alam masing-masing. Infstruktur transportasi dan sumber daya Manusia masih menjadi kendala dalam kemajuan daerah.

Pengelolaan sumber daya alam dan  Pembangunan infrastruktur harus dioptimalkan sehingga bisa memberi nilai tambah bagi pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

DPD, kata dia, akan berjuang semaksimal mungkin demi kemajuan daerah, termasuk provinsi Papua Barat. (IBN)

Tinggalkan Balasan