Media Workshop BPK Papua Barat, Jumat (12/12/2014). Foto: CAHAYAPAPUA.com | Dina Rianti

BPK Saksi Ahli Dugaan Korupsi APBD Papua Barat

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com— Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Papua Barat dipanggil menjadi saksi ahli dalam sidang dugaan kasus korupsi anggaran APBD Papua Barat tahun 2011/2012 yang merugikan negara Rp. 78 miliar dan menyeret mantan Sekda Papua Barat M.L. Rumadas.

“Direncanakan sebelum keterangan saksi ahli disampaikan, akan diawali pertemuan dengan Kejati 18 Desember 2014,” ungkap Kepala Perwakilan BPKRI Papua Barat, Dali Mulcana pada Media Workshop di aula kantor Perwakilan BPK-RI Papua Barat, Jumat (12/12/2014).

Menurut Dali Mulcana, kasus penyalahgunaan anggaran Rp. 78 miliar merupakan kasus terbesar di Provinsi Papua Barat setelah kasus korupsi sebelumnya yang telah menyeret sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas BPKRI Papua Barat, Muhammad Najib mengatakan, perkembangan kasus 78 miliar saat ini sedang diproses penyidik Kejaksaan Tinggi Papua. Tahapan penyidikan meminta keterangan ahli dari BPKRI.“Kita sudah menunjuk salah satu ahli,” ungkap Najib.

Dijelaskan, bahwa BPKRI Perwakilan Papua Barat telah melakukan pemeriksaan terhadap kasus ini sejak tahun 2012. Hasil pemeriksaan APBD Pemprov Papua Barat tahun 2011/2012 dengan laporan hasil pemeriksaan Nomor : 1 Tahun 2013 per bulan Januari.

“Pemeriksaan sudah dilaksanakan BPKRI sejak tahun 2012. Dari laporan hasil pemeriksaan itulah kemudian dikembangkan oleh pihak kejaksaan, karena ada indikasi korupsi, sehingga ada tindaklanjut dari kejaksaan tinggi,” kata Najib.

Pasca penyerahan hasil pemeriksaanBPK-RI Perwakilan Papua Barat sampai saat ini masih belum menerima tindaklanjut hasil pemeriksaan dari Pemprov. Menurut peraturan BPK-RI Nomor : 2 Tahun 2010 bahwa setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan, maka pemerintah wajib memberikan jawaban tindaklanjut atas LHP dalam kurun waktu 60 hari.

“Jika hal ini tidak ditindaklanjuti berdasarkan amanah UU No 15 Tahun 2006, maka BPK bisa melaporkan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penindakan,” pungkasnya. |DINA RIANTI

 

EDITOR: BUSTAM

Tinggalkan Balasan