Penyerahan rekomendasi dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat se Papua Barat kepada perwakilan Pemprov Papua Barat dan Dirjen Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Meminta agar PNPM Mandiri Perdesaan tetap dipertahankan. | CAHAYAPAPUA.com | Adith Setyawan

BPM di Papua Barat Minta PNPM Mandiri Pedesaan Tetap Dipertahankan

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com– Seluruh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) se Papua Barat melakukan pertemuan, di Manokwari, Papua Barat, Selasa (13/1/2015). Pertemuan itu untuk membahas nasib program PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM).

Dalam pertemuan itu, para kepala BPM dan sejumlah pendamping yang hadir bersepakat mengeluarkan rekomendasi yang akan disampaikan kepada Gubernur Papua Barat dan Dirjen Kementerian Dalam Negeri secara khusus Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Rekomendasi itu berisi permintaan agar kegiatan PNPM-Mpd harus tetap dilanjutkan.

Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala BPM Papua Barat, Johny Rumbruren, dibentuk satu tim yang membuat susunan rekomendasi yang dibahas oleh seluruh Kepala BPM se-Papua Barat, dengan sejumlah pertimbangan. Intinya PNPM yang dilaksanakan merupakan salah satu pogram nyata dan sudah dirasakan masyarakat.

Beberapa rekomendasi yang lahir di dalam rapat tersebut langsung dibacakan oleh Johny Rumbruren.

Rekomendasi tersebut isinya adalah selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat se-Papua Barat yaitu kegiatan PNPM-MPd harus dipertahankan dan dilanjutkan. Dana bantuan langsung masyarakat atau BLM harus disalurkan secepatnya. Kontrak kerja fasilitator harus diperpanjang sampai 30 April 2015 dengan memanfaatkan dana yang sudah ada dalam DIPA APBN Tahun Anggaran 2015. Lalu dana PNPM-MPd yang belum terealisasikan harus tetap berada di Dirjen PMD Kemendagri sampai 20 April 2015 dan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian dalam Negeri harus bertanggungjawab terhadap penyaluran dana PNPM mandiri Perdesaan sampai 100 persen.

Johny menambahkan, rekomendasi yang telah dilahirkan ini akan secepatnya dibawa kepada Gubernur Papua Barat dan Ditjen, meningkat rekomendasi tersebut sangatlah penting.

Sedangkan dengan adanya surat dari Dirjen PMD Kemendagri maka ada beberapa pertimbangan serta gejolak yang dapat terjadi di Papua Barat, antara lain ancaman terhadap fasilitator menyangkut penyelesaian utang piutang dan pembayaran upah kerja sehubungan dengan pelaksanaan PNPM-MPd Tahun Anggaran 2014.

Menurutnya masyarakat di pelosok Papua Barat masih sangat membutuhkan pendampingan dari para fasilitator. Melalui PNPM-MPd, banyak tenaga kerja yang diserap. Dan apabila program ini diberhentikan maka akan menimbulkan gejolak sosial.

Rekomendasi yang dilahirkan pada rapat tersebut akan dibawa kepada gubernur, dan Dirjen PMD Kemendagri, namun ada beberapa poin yang sambil menunggu keputusan tentang keberlanjutan PNPM-MPd.

Terpisah Ketua Tim Pembuat Rekomendasi Roberth Rumbekwan berharap Gubernur Papua Barat dapat mengalokasikan dana bagi pembayaran honorarium pendamping guna mempercepat penyaluran dana BLM tahap II dan penyelesaian kegiatan PNPM-MPd tahun anggaran 2014.

Selain itu untuk memperjelas dan mempertegas urusan rekomendasi ini ke Ditjen PMD Kemendagri, maka dimohon kepada Gubernur Papua Barat untuk menfasilitasi perjalanan dinas para kepala BPM kabupaten se-Papua Barat yang akan berangkat pada 19 Januari 2015. |ADITH SETYAWAN

Tinggalkan Balasan