Gubernur Papua Barat Abraham Atururi

Bram Tidak Mau Pejabat Papua Barat Diperiksa Kejari Manokwari

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi merasa “geram” jika penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari memeriksa pejabat di lingkungan provinsi Papua Barat. Ia menilai Kejari Manokwari tidak setara dengan Pemprov Papua Barat.

Pernyataan ini disampaikan Bram ketika menyampaikan sambutan dalam lepas sambut Kajati Papua di salah satu hotel di Manokwari, Sabtu (22/11/2014).

“Seharusnya ada unsur kesetaraan,” kata Bram dihadapan mantan Kajati Papua Maruli Elisa Sahat Hutagalung yang secara khusus datang ke Manokwari sebagai bagian dari kegiatan lepas sambut Kajati Papua.

Bram mengaku tidak marah dan justru mempersilahkan jika penyidik Kejaksaan Tinggi Papua menemukan indikasi korupsi di SKPD dan dinas di Papua Barat. Namun jika penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari yang melakukan pemeriksaan ia menolak. Sebab Kejari Manokwari menurutnya hanya berurusan dengan pejabat setingkat kabupaten sementara pejabat di Pemprov setingkat provinsi.

Orang nomor satu di Papua Barat ini meminta penyidik Kejari Manokwari agar memeriksa dan mengurusi saja tiga kabupaten di bawah wilayah hukumnya yakni, Manokwari, Teluk Bintuni dan Teluk Wondama.

“Jangan lagi memeriksa di SKPD dan dinas di Papua Barat, sebab provinsi tidak setingkat dengan kejaksaan negeri. Yang berhak memeriksa ada indikasi korupsi di propinsi Papua Barat hanya Kejaksaan Tinggi Papua,” kata Bram.

Dalam pisah sambut yang dihadiri sejumlah pejabat SKPD Papua Barat dan petinggi Kejaksaan Negeri Manokwari dan tamu undangan lainnya, mantan Kepala Kejaksaan Negeri Papua Maruli ES Hutagalung yang kini menduduki jabatan sebagai Direktur Utama Perdata dan Tata Usaha Negara (Perdatun) di Kejagungmengajak seluruh SKPD dan Dinas di Papua Barat, agar selalu bekerja dengan jujur.

“Sehingga bisa lolos dari jeratan korupsi yang kini begitu gencar ditindak para penegak hukum,” pesan Maruli yang telah menyerahkan jabatannya kepada Herman Da Silva dalam lepas sambut Kajati Papua di Jayapura baru-baru ini.

Sejak menjabat sebagai Kajati Papua dari 2013 hingga 2014, Maruli membongkar sejumlah kasus tindak pidana korupsi di Papua Barat, diantaranya, kasus dugaan korupsi Proyek Peningkatan Infrastruktur Daerah (PPID) dan dugaan korupsi pengadaan bukuUnipa.

Ia tercatat menangani 92 kasus korupsi di Papua dan Papua Barat. 82 dari kasus tersebut sedang dalam tahap persidangan, sementara 12 lainnya dalam tahap penyelidikan. |TAKDIR

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

One comment

  1. seribu duaribu tigaribut

    periksa aja ndak apa apa² paling juga ntar ketemu uangnya

Tinggalkan Balasan