Pengunjung menikmati keindahan laut di area Taman Nasional Teluk Cendrawasih. Foto: Dok TNTC

BTNTC Dorong Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Balai Taman Nasional Teluk Cendrawasih (BTNTC) mendorong pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Kabupaten Teluk Wondama dan Nabire.

Kepala BTNTC Ben G Saroy, mengatakan potensi pariwisata di dua kabupaten yang berada di kawasan Taman Nasional Teluk Cendrawasih itu sangat tinggi. Jumlah pengunjung dari kalangan wisatawan manca negara hingga saat ini sudah mencapai ribuan orang.

Dia menyebutkan, konsep pariwisata yang didorong, untuk memastikan agar masyarakat di dua kabupaten tersebut terlibat dan memperoleh penghasilan dari pengelolaan pariwisata itu.

“Kami pun berupaya melibatkan seluruh pengunjung untuk menjaga kelestarian obyek pariwisata di daerah itu. Semua itu terakomodir dalam perda (peraturan daerah), ” kata dia.

Dia mengungkapkan, beberapa kali masyarakat menunjukan sikap resistensinya atas kehadiran para wisatawan. Sikap itu mereka tunjukan melalui aksi-aksi negatif, diantaranya dengan memburu dan membunuh hiu paus di wilayah tersebut.

“Mereka berfikir bahwa, banyak wisatawan datang tapi mereka tidak memperoleh apa-apa. Mereka marah dan menombak hiu paus,” katanya menjelaskan.

Saroy berpandangan, hal ini bukti bahwa masyarakat tidak bisa menerima kondisi yang berkembang disekitar lokasi pariwisata tersebut. Kondisi ini mendorong BTNTC untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah Teluk Wondama dan Nabire dalam mengelola obyek pariwisata.

“Pengelolaan pariwisata di dua daerah ini harus melibatkan masyarakat,  dan mereka bisa terlibat secara proporsional apabila ada peraturan daerah yang mengatur pariwisata yang berbasis masyarakat di dua daerah ini,” ujarnya menjelaskan.

Dia menambahkan, selama ini ada penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang tarik dari para pengunjung yang masuk di kawasan Taman Nasional tersebut. Namun, seluruh pendapatan dari ijin masuk kawasan itu disetor ke kas Negara.

“Seluruhnya ke kas negara bukan ke BTNTC maupun kas daerah. Supaya daerah dan masyarakat memperoleh kompensasi dari pengelolaan pariwisata ini maka harus ada Perda,” ujarnya lagi.

Saroy menyebutkan, rancangan peraturan daerah (raperda) telah tersusun, dan BTNTC pun sudah menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan dua daerah tersebut. Penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat ini menunggu penetapan raperda.

Keterlibatan masyarakat, kata dia, telah diatur secara terperinci dalam perda. Perda pun mengatur kewajiban para pengunjung.

“Seperti penyiapan tukik, bibit terumbu karang dan mangrove. Warga terlibat sebagai penyedia, sementara pengunjung wajib menanam maupun melepas tukik yang dibeli dari warga,” katanya menambahkan.

Konsep pengelolaan pariwisata seperti ini, katanya, sudah berjalan lancar di Kepulauan Seribu. Jika dipraktikan secara baik, warga akan memperoleh penghasilan yang cukup besar.

“Penetapan harga bibit mangrove, terumbu karang dan tukik dilakukan pemerintah daerah melalui peraturan bupati. Pemerintah daerah harus menetapkan harga yang layak agar tidak merugikan baik warga maupun pengunjung,” kata dia lagi.

Dia mengungkapkan, di kawasan ini ada sembilan spot diving yang dapat dinikmati pengunjung. Selain pemandangan terumbu karang, pengunjung pun dapat menikmati pesona berenang bersama hiu yang jinak.

Selain itu, katanya, pengunjung pun bisa menikmati wisata budaya masyarakat lokal, situs sejarah serta religius.

“Yang kurang adalah wisata kuliner, ini yang harus dipikirkan dan kita perlu kerjasama dengan orang atau pihak yang mengerti itu. Masyarakat harus dibina agar mereka mampu menyiapkan kuliner yang dibutuhkan pengunjung,” kata dia. (ALF)

Tinggalkan Balasan