Penandatangan berita acara kesepakatan pembukaan blokade pintu gerbang kantor DPR Papua Barat yang dilakukan melalui prosesi adat

Buka Blokade Kantor DPRPB, Dua Ekor Babi Dipotong

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com — Blokade kantor DPR Papua Barat sejak Senin lalu, akhirnya dibuka secara resmi, kemarin, oleh MRPB disaksikan perwakilan eksekutif, legislatif dan warga sipil.

Blokade dibuka melalui prosesi adat yang dipimpin ketua MRPB Vitalis Yumte dengan memotong dua ekor babi dan penandatangan berita acara oleh perwakilan pihak terkait tepat di depan pintu gerbang DPRPB.

Para perwakilan adalah Vitalis, Ketua Fraksi Otsus DPRPB Yan A. Yoteni, Sekretaris LMA Papua Barat Napoleon Fakdawer, Kepala Suku Kuriwamesa Wiliam Kabiay dan Presma UNIPA Aloysius Siep.

Meski blokade telah dibuka, Vitalis menegaskan bahwa itu tidak menghilangkan tuntutan agar ketua DPRPB dijabat oleh orang asli Papua.

Ia mengklaim blokada ini terjadi karena ada oknum anggota DPR PB yang mencoba meloloskan selain orang asli Papua sebagai ketua DPR Papua Barat. Ia membahasakan hal itu sebagai upaya, “menggeser komitmen negara bersama rakyat papua.”

“Semua pihak harus menyadari bahwa ada oknum orang asli Papua bermain. DPRPB bukan milik partai Demokrat tapi ini lembaga negara yang dimiliki orang asli Papua,” ujar Vitalis.

Ditempat yang sama ia juga menegaskan bahwa gubernur telah berjanji akan mengubah rekomendasi agar jabatan tersebut diberikan kepada orang asli Papua.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), ia menambahkan, juga telah menyepakati untuk menunda pelantikan dan menolak SK Mendagri yang telah menetapkan Matehoes Selano sebagai ketua DPRPB.

“Gubernur, TNI, Polri, DPRPB, dan MRPPB sepakat ketua DPRPB adalah orang asli Papua. Hari ini, saya jadi jaminan dan disaksikan oleh semua,” dia menegaskan.

Yan Yoteni menambahkan Undang-Undang Otsus harus dipahami sebagai perekat bangsa, sehingga seluruh elemen masyarakat yang hidup di tanah Papua harus menghargainya.

Ia juga mengklarifikasi tudingan yang menyebut penolakan ketua DPRPB diboncengi oleh ketua fraksi Otsus DPRPB. “Saya katakan itu tidak benar karena. Ini murni aspirasi orang asli Papua,” ujarnya

Sementara itu Fransiskus Kosamah mengimbau masyarakat mengawal proses penolakan ini hingga tuntas. “Yang paling utama adalah jati diri orang asli Papua. Intinya, orang sudah tahu apa yang menjadi keinginan masyarakat asli Papua sehingga setelah pembukaan palang, proses ini harus dikawal terus.”

Wiliam Kabiay menyatakan, penyelesaian masalah ketua DPRPB hanya bisa dilakukan jika SK ketua diganti dengan orang asli Papua. “Hargai, ketua harus orang asli Papua, kalau tidak masyarakat akan duduki lagi kantor DPRPB.” |RASYID FATAHUDDIN