Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw.

Bupati Bintuni Desak Pemprov PB Godok Perda DBH Migas

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Bupati Teluk Bintuni Pietrus Kasihiw mendesak pemerintah Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera melahirkan peraturan daerah tentang Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas bumi.

Ditemui di Manokwari, Kamis (23/3) bupati mengatakan, selama ini pembagian dana tersebut mengacu pada peraturan gubernur. Melalui peraturan tersebut Teluk Bintuni sebagai daerah penghasil memperoleh 12 persen, 6 persen provinsi dan 6 persen untuk Kabupaten/kota se-Papua Barat.

“Masyarakat adat selaku pemilik hak ulayat belum mendapat bagian. Akhirnya mereka menyampaikan tuntutan kepada pemerintah Teluk Bintuni,” katanya.

Menyikapi tuntutan warga adat, pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan dengan membayar tuntutan warga saat mereka memintanya.

Dia mengutarakan, banyak masalah baru muncul akibat pembagian dana hasil migas yang dinilai kurang proporsional tersebut.

“Saat ini kami sedang menghadapi tuntutan dari masyarakat suku Sumuri terutama marga Sowai. Mereka adalah warga yang kehilangan lahan yang saat ini menjadi lokasi LNG Side di Teluk Bintuni,” ujarnya.

Menurut dia, warga suku tersebut benar-benar telah kehilangan lahan. Meski ada dana abadi yang diberikan perusahaan namun masih ada hak yang belum dibayarkan.

“Bahkan, selama ini mereka menumpang di lahan milik orang lain, karena mereka sudah tidak punya tanah lagi,” ujarnya.

Pietrus berharap, gbernur dan wakil gubernur Papua Barat terpilih bersama DPR memprioritaskan penyusunan Raperda tersebut. (IBN)

Tinggalkan Balasan