Bupati Petrus Kasihiw.

Bupati Bintuni janji tindaklanjuti masalah lahan usaha II di Arfosigemerai

BINTUNI, Cahayapapua.com— Meski sudah bermukim sejak tahun 1994, warga Transmigrasi SP 5, Kampung Arfosigemerai, Distrik Bintuni, Kabupaten Teluk Bintuni, belum mendapat lahan usaha 2, yang merupakan jatah yang sepaket dengan lahan pekarangan dan lahan usaha 1 dari Departemen Kementerian Transmigrasi RI.

Menanggapi persoalan ini, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw mengaku sudah pernah menanyakan persoalan ini kepada Departemen Kementerian Transmigrasi di Jakarta. Namun belum mendapat jawaban yang bisa membuat terang permasalahan yang sudah berlarut-larut sejak belasan tahun silam ini.

“Saya sudah sampaikan ke Departemen Kementerian Transmigrasi. Tapi mungkin karena saya ketemu pejabat yang kecil-kecil jadi saya belum mendapat informasi yang baik,” kata Bupati saat menjawab keluhan warga Transmigrasi mengenai LU 2, di Balai Kampung Argosigemerai, SP 5, pekan kemarin.

Menurut Bupati, ada persoalan mengenai lahan usaha 2 tersebut. Tetapi bupati tidak menjelaskan secara detail permasalahannya dimana, karena belum mendapat jawaban yang pasti.

“Lahan usaha 2 ini perlu kita teliti karena ada sejumlah persoalan, kenapa di SP lain tidak ada soal, kenapa di SP 5 ada persoalan. Sehingga saya juga perlu koordinasi ulang lagi. Karena baru mendapat jawaban yang simpang siur. Jadi saya minta waktu untuk berbicara dengan pertanahan,” ucap Kasihiw.

Bupati mengaku bahwa lahan usaha 2 merupakan jatah dari pemerintah pusat yang menjadi hak warga transmigrasi.  Karena dimana-mana warga transmigrasi mendapatkan satu paket lahan pekarangan yang ada rumah, lahan usaha 1 dan lahan usaha 2 dengan total seluas 2 hektar atau 20 ribu meterpersegi.

Menurut salah satu warga transmigrasi, Karto mengatakan persoalan mengenai LU 2 ini ada  sertipikat yang sudah sebagian kecil warga sudah pegang, namun belum mengetahui letak lokasinya. Selain itu masih banyak warga yang sama sekali belum menerima sertipikat lahan terebut.

Persoalan ini memunculkan kekecewaan warga transmigrasi di kampung tersebut terhadap pemerintah daerah yang dinilai belum mampu membantu mencari jalan keluarnua. Karena hanya di SP 5 saja LU 2 belum dibagikan.

“Kami berharap persoalan LU 2 bisa menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat. Itu hak kami sebagai warga transmigrasi yang juga akan menjadi lahan produksi pertanian,” harap Karto. (art)

Tinggalkan Balasan