Bupati Manokwari dan Tim Kementrian Dalam Negeri

Bupati Demas Kecewa Atas Pembatalan Pemekaran 6 Distrik

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Bupati Manokwari Demas Paulus Mandacan mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap surat yang dikeluarkan Gubernur Papua Barat tentang pembatalan pemekaran distrik di Kabupaten Manokwari.

Bupati menilai pentingnya, kehadiran 6 Distrik di Kabupaten Manokwari ini agar perputaran roda pemerintah di Kabupaten Manokwari dapat berjalan maksimal, terlebih ada salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten lainnya seperti Pegunungan Arfak.

Dikatakan Bupati, pembatalan tersebut baru diketahuinya setelah bertemu dengan Perwakilan Kementrian Dalam Negeri belum lama ini, untuk itu secara Pribadi dan pemerintah Kabupaten Manokwari mempertanyakan hal tersebut kepada Pemerintahan Provinsi Papua Barat.

“Masyarakat ini bertanya-tanya, kamu tidak kasih uang ka, kenapa kabupaten lain seperti Tambrauw bisa pemekaran, di Sorong Selatan Bisa pemekaran, kenapa di Manokwari tidak bisa,” tanya bupati kepada perwakilan Gubernur Papua Barat melalui Stah Ahli Bidang Pembangunan dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, pada Senin (8/8/2016).

Yang lebih disesalkan bupati, surat pembatalan tersebut dilakukan secara diam-diam dan tidak diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Manokwari ataupun Bupati Manokwari.

Untuk itu bupati berharap melalui kunjungan Tim dari Kementrian Dalam Negeri ini melalui Direktur Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan, serta Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan di Kabupaten Manokwari agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan secepatnya.

“Kalau sampai 6 distrik ini tetap dibatalkan, maka masyarakat di 6 distrik ini berencana akan palang kantor gubernur, karena ini menyangkut dengan perjuangan mereka,” tegas bupati.

Menurut bupati, seharusnya Pemerintah Provinsi Papua Barat bisa melihat permasalahan ini secara jeli, mengingat Kabupaten Manokwari merupakan ibukota Provinsi Papua Barat, dan merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai andil besar dalam melahirkan Provinsi Papua Barat.

“Masa sudah buat rekomendasi baru ada surat pembatalan lagi, ada apa ini, untung saya bisa cek ke Kementrian baru saya bisa tau rahasia ini, kalau tidak saya juga tidak akan tau ada pembatalan karena kita di kabupaten saja tidak mendapat surat tembusan,”jelasnya.

Hal tersebut yang selalu membuat masyarakat di 6 distrik selalu mempertanyakan kelanjutan proses pemekaran wilayahnya di pemerintah Kabupaten Manokwari. Untuk itu Bupati berharap pemerintah Provinsi bisa memperhatian permasalahan ini secara baik, sehingga masyarakat tidak dikorbankan dengan perjuangannya selama ini.

“Kalau sampai tidak jadi, maka biro pemerintahan yang membatalkan hal ini, jika dipalang saya tidak akan mau peduli,”ucap bupati.

Sementara Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Niko Tike mengatakan terkait dengan surat rekomendasi pembatalan tersebut yang diterbitkan, maka dirinya akan meminta Biro Pemerintahan untuk mengecek kembali penyebab terbitnya surat tersebut dan akan ditindaklanjuti sebelum dilaporkan kembali kepada Gubernur Papua Barat.

Dirinya mengakui, jika memang pemerintah Kabupaten Manokwari tidak mendapati surat tembusan pembatalan pemekaran distrik, maka hal tersebut merupakan salah satu proses yang keliru dan patut dipertanyakan.

Menurutnya, pemekaran 6 distrik tersebut juga sangat diperlukan guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Manokwari.

“Biro Pemerintahan harus melihat inidan bisa mengecek ke Biro Umum untuk mengetahui siapa yang membuat surat ini dan siapa yang membatalkan hal ini, supaya kita bisa tau, karena ini sangat penting sekali dan harus segera kita tindaklanjuti,”tegasnya.

Selain itu, Kepala Biro Pemerintahan Setda Papua Barat, Elisa Sroyer mengatakan terkait dengan pembatalan 6 distrik baru diketahuinya hari ini. Kedepan hal tersebut akan diperiksa kembali untuk diklarifikasi lebih lanjut.

Enam distrik yang direncanakan untuk di mekarkan antara lain Distrik Manokwari, Distrik Aimas, Distrik Masni Utara, Distrik Merengkey, Distrik Meikereni dan Distrik Mokwam.

Sesuai penjelasan Direktur Dekonsentrasi Tugas Pembantuan dan Kerjasama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan,Kementrian Dalam Negeri, Rizari mengatakan dari 6 distrik tersebut hanya dua distrik yang memenuhi syarat untuk dimekarkan, mengingat dua distrik tersebut memiliki 10 kampung serta berumur minimal 5 tahun.

“Seperti Distrik Meikerni yang memikili 10 kampung sudah memenuhi aturan perundang-undangan, dan Distrik Mokwam yang mempunyai 13 kampung,”jelasnya.

Namun jika dilihat dari 4 distrik lainnya, maka dari segi cakupan kampung keempat distrik tersebut belum bisa dimekarkan mengingat sesuai aturan setiap distrik wajib memiliki 10 kampung di wilayahnya.

Dimana keempat distrik tersebut adalah, Distrik Manokwari yang hanya terdapat 6 kampung, Distrik Aimas hanya 8 kampung, Masni Utara hanya 9 kampung, dan Distrik Merengkey hanya 7 kampung.

Ia juga meminta agar pemerintah dan masyarakat dapat menjaga kearifan lokal, batas wilayah kabupaten serta peta konflik setiap daerah, disuatu wilayah yang hendak dimekarkan menjadi suatu distrik dan lainnya . (ACS)

 

Tinggalkan Balasan