Bupati Kabupaten Manokwari, Demas Paulus Mandacan.

Bupati Demas : Sekretaris Fraksi Golkar Manokwari Harus Paham Aturan

MANOKWARI, Cahayapapua.com—- Bupati Manokwari, Demas Paulus Mandacan mengecam pernyataan salah satu anggota DPRD Kabupaten Manokwari, yang menilai penyaluran dana bantuan pendidikan yang diberikan oleh Pemda Kabupaten Manokwari kepada para mahasiswa di beberapa kota studi dinilai tidak sejalan dengan anggaran yang disepakati.

Bupati menegaskan, Sekretaris Fraksi Golkar Kabupaten Manokwari ini seharusnya melihat perkembangan dari penyaluran dana bantuan pendidikan yang mulai membaik dari tahun-tahun sebelumnya.

“Sebenarnya legislatif dan eksekutif adalah mitra yang tidak dapat dipisahkan, jadi ada hal-hal yang kurang jelas untuk dipertanyakan silakan datang ketemu saya. Tidak sulit ketemu saya, saya selalu membuka diri untuk siapa saja,” ujar bupati saat diwawancarai, kemarin, via telepon.

Orang nomor satu di Kabupaten Manokwari ini juga menjelaskan, anggaran bantuan  pendidikan yang dianggarkan pemda sebesar Rp 8 miliar untuk tahun 2016, namun sesuai data yang diperoleh dari masing-masing ikatan mahasiswa Manokwari di beberapa kota studi, anggaran tersebut tak akan mampu diterima semua mahasiswa berdasarkan data yang telah diberikan.

Dikatakan bupati, anggaran yang dikeluarkan bahkan bisa melebih Rp 8 miliar bahkan menyetuh angka Rp 16 miliar lebih, jika disesuaikan dengan data dari para ikatan mahasiswa dibeberapa kota studi yang diberikan kepada Pemda Manokwari. Untuk itu, Pemda telah mengambil langkah untuk mengakali hal tersebut, dimana Pemerintah Kabupaten Manokwari telah mengurangkan nilai Bantuan Pendidikan di Bidang Eksata yang dulunya sebesar Rp 7.500.000, menjadi bervariasi jumlahnya yakni Rp 7.000.000, Rp 5.000.000, hingga Rp 3.000.000.

“Kalau seperti ini kita bisa menekan anggaran jadi yang tadinya bisa menghabisakan Rp 16 miliar lebih, kini hanya Rp 11.042.000.000, sehingga kekurangannya hanya Rp 3.042.000.000 dari jumlah yang kami anggarkan,”tegas bupati.

Dimana anggaran tersebut diambil oleh pemerintah daerah melalui anggaran belanja tidak direncanakan, dan penambahan tersebut nantinya akan disesuaikan pada APBD Perubahan tahun 2016 ini.

“Kalau pemda tidak mengambil kebijakan seperti ini, tentu mahasiswa akan melakukan aksi, sekarang saya tanya apakah pemda harus bayar sebagian mahasiswa dulu, terus yang lain tunggu sampai perubahan di sidankan oleh DPRD dulu baru dibayarkan? Sedangkan mahasiswa sangat membutuhkan biaya saat itu untuk registrasi, kalau tidak mereka tetap cuti semester,”jelas bupati.

Ia juga mempersilahkan DPRD Manokwari untuk menelusuri proses penyaluran dana bantuan pendidikan, mengingat di dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 yang dirubah menjadi Permendagri Nomor 39 tahun 2012 dan terakhir dirubah dengan Permendagri Nomor 14 tahun 2016, menyatakan tidak ada satu pasal pun yang mewajibkan pelaksanaan hibah dan bantuan sosial harus berkomunikasi dengan DPRD.

“Kalau mau telusuri silahkan saja karena dana itu dari kas daerah langsung masuk kantor pos, dan ini kebijakan saya sebagai bupati, jadi kalau mau sampaikan ke publik harus pahami dulu penataan hiba bansos, jangan asal ngomong, tugas DPRD adalah pembahasan di APBD dan dalam pelaksanaannya tidak berhak untuk mencampuri, hanya tinggal mengawasi saja,” tegasnya lagi.

Sebelumnya, Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Manokwari, Yubelina Kumendong mengatakan DPRD baru mengetahui secara lisan tentang adanya peningkatan jumlah dana bantuan pendidikan di tahun 2016.

Dimana peningkatan dana bantuan pendidikan yang membengkak hingga Rp 11 miliar itu, disesalkan DPRD Manokwari karena tidak adanya koordinasi antara Pemda Manokwari bersama para wakil rakyat. Untuk itu dirinya akan meminta data terperici terkait proses penyaluran dana tersebut. Selain itu DPRD juga akan meminta Pemda Manokwari untuk mengklarifikasi persoalan ini. (ACS)

Tinggalkan Balasan