Ilustrasi. Site Tangguh LNG di Distrik Babo, Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat. | Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

Bupati Desak Kejelasan Dampak Pembangunan Tangguh LNG Train 3

BINTUNI, Cahayapapua.com—– Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menginginkan kejelasan dampak dari projek pembangunan Kilang LNG Tangguh Train 3, bagi masyarakat didaerah tersebut yang saat ini masih tertinggi angka kemiskinannya.

Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengatakan, pembangunan train 3 yang diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp. 30 triliun ini haru diantisipasi oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sehingga kedepan sebelum projek ini berjalan pemda telah siap sepenuhnya menghadapi mega projek yang berada di Tanah Merah tersebut.

“Besok-besok kita antisiasi pembangunan tran 3 di LNG tangguh. Kitong su siap kah…?, saya belum tanda tangan barang-barang diatas (ruang kerja Bupati), saya ingin tahu dulu barang-barang ini akan mengarah ke surga kah neraka,” kata bupati dihadapan ratusan pegawai negeri sipil, di kantor bupati, Senin (19/9).

Menurut Kasihiw, pihak pemda belum mengetahui secara pasti jumlah tenaga kerja yang akan dibutuhkan untuk dipekerjakan di projek Train 3 tersebut. Jika memang ada sekitar 7000 (ribu) tenaga kerja, mestinya pemda harus sudah mendapat informasi jumlah kuotanya.

“Katanya sampai 7000 tenaga kerja, kitong dapat berapa. Saya mau dapat informasi itu dulu baru saya tandatangan yang lain-lain. Atau kita tunggu berapa hasil-hasil masyarakat yang nanti diserap untuk kebutuhan makan minum di LNG sana,” kata bupati.

Dibawah kepemimpinannya, bupati menginginkan tidak ada kesalahan dalam kerja sama ini, sehingga merugikan masyarakat luas, khusunya Orang Asli Papua (OAP).

“Saya tidak mau mendengar terulang kembali cerita yang dulu di Freport sana, jangan terjadi disini. Ini tanggungjawab kita disini,” tegas bupati.

“Saya sampaikan bahwa saya tidak punya kepentingan pribadi, bagi saya masyarakat diatas tanah teluk ini harus merasakan kehadiran kita dan kehadiran perusahaan,” bupati menambahkan.

Bupati mengajak kepada semua aparatur sipil negara (ASN) baik pejabat esolon II,III, IV, dan staf untuk bersama-sama bergandeng tangan membantu pimpinan, agar ada kebijakan CSR yang mengharuskan perusahaan-perusahaan membantu Pemda dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. (ART)

Tinggalkan Balasan