Peserta yang menghadiri musrembang tingkat Distrik Prafi

Bupati hadiri Musrembang Distrik Prafi

Usulan terintegrasi online, diluar usulan tak akan didanai 

 MANOKWARI, Cahayapapua.com— Pelaksanaan Musrembang tahun 2018 tingkat distrik merupakan agenda perencanaan tahunan yang wajib dilaksanakn sebagaimana  diamanatkan  dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem  Perencanaan  Pembangunan Nasional.

Secara teknis  pelaksanaannya mengacu kepada  peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan   Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan  Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Demikian sambutan Bupati Manokwari  Demas Paulus Mandacan saat menghadiri musrembang di kantor Distrik Prafi, Rabu (14/2).

“Pelaksanaan musrembang distrik dimaksudkan agar dapat menggali potensi, permasalahan serta aspirasi yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, karena bagaimanapun  masyarakat-lah yang lebih tahu apa yang benar-benar dirasakan dan dibutuhkan,” kata Demas.

Demas melanjutnya, pelaksanaan musrembang diharapkan bukan hanya  sekedar formalitas  tahunan saja, tetapi lebih penting adalah melalui forum musrembang dapat  dimanfaatkan  sebaik-baiknya untuk menentukan rencana program kegiatan  prioritas.

Selanjutnya, Demas berharap rencana ini dapat dihimpun guna diusulkan   kepada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Dijelaskan Demas,  setiap usulan  bersama yang diusulkan ke pemerintah kabupaten,provinsi maupun pusat sudah dilaksanakan  secara online  menggunakan aplikasi E-planning dan terintegrasi dengan penganggaran  dan penatausahaan keuangan.

Artinya, semua program (kegiatan)  apabila tidak ter-input dalam e-planning maka dana tersebut tidak dapat dicairkan dan dimanfaatkan, termasuk dana desa.

“Untuk itu program  yang direncanakan akan dibiayai melalui dana  kampung sudah harus pula ter-input ke dalam E-planning dimaksud,” jelasnya.

Disebutkan Demas, hasil musrembang berupa usulan program yang merupakan kewenangan kampung langsung dibuatkan rencana kerja pemerintah kampung yang akan dikelolah langsung oleh kampung, sedangkan usulan program kegiatan yang  menjadi kewenangan pemerintah  kabupaten dikoordinasikan dengan OPD teknis terkait sesuai tupoksi.

Tahun anggaran 2019 mendatang, bupati mengambil kebijakan penerapan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK), sehingga usulan distrik yang dibiayai dari PIK akan dijamin termuat dalam APBD tahun 2019.

Pagu indikatif  yang diberikan  kepada Distrik  Prafi senilai Rp. 3.985.625.138,04  (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta enam ratus dua puluh lima ribu seratus tiga puluh delapan koma empat rupiah).

Demas berharap, penyusunan rencana program  dilaksanakn  secara baik  dan benar menyangkut uraian kegiatan, volume, lokasi serta kebutuhan pendanaannya. Ini dimaksudkan agar pelaksanaan  musrembang tidak sekedar seremonial seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Hasil musrembang  tingkat distrik akan disinergikan dengan rencana kerja (Renja) OPD dan akan dilakukan  pembahasan  pada forum OPD, selanjutnya dibahas dengan  stakeholder terkait pada musrembang tingkat kabupaten. Sedangkn usulan program  yang merupakan kewenangan  pemprov akan dilnjutkan  ke provinsi pada saat musrembang provinsi,” tambah Demas.

Dalam kesempatan yang sama,  Demas menyampaikan  kepada pimpinan OPD, kepala distrik, lurah serta kepala kampung untuk mengoptimalkn  perencanaan  dan pemanfaatan  anggaran pembangunan  secara efisien, efektif, transparan serta akuntabel, sehingga pembangunan yang dilaksanakan  dapat mencapai sasaran dan memenuhi ekspektasi  masyarakat yang membutuhkan sentuhan pembangunan.

Khusus kepada anggota DPRD dapil Prafi  dimohon mampu menyerap aspirasi dari masyarakatnya untuk disampaikan  melalui forum musrembang. Turut hadir dalam kegiatan ini Wakil Bupati Manokwari, Edi Budoyo. (CR-79)

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: