Ilustrasi, Kerukunan Antar Umat Beragama.

Bupati Kaimana Minta Laporan Kemajuan Pembangunan Rumah Ibadah

KAIMANA, CAHAYAPAPUA.com– Pengelolaan keuangan Negara harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, akuntabel dan transparan. Ada batasan tertentu yang harus ditaati oleh pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan Negara.

Saat Setiap anggaran yang diturunkan dari pusat ke daerah dan dari pemerintah daerah kepada masyarakat, baik langsung maupun melalui program kegiatan, harus dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya.

“Kalau ada rumah ibadah yang dana pembangunannya sudah dicairkan tetapi bangunannya belum tuntas segera diselesaikan. Uang yang dialokasikan itu uang negara. Prosedur dan mekanisme penggunaan dana cukup jelas. Jangan kita tabrak aturan. Laporkan perkembangannya kepada pemerintah daerah,” demikian Bupati Kaimana Matias Mairuma saat tatap muka dengan warga 14 kampung di Distrik Teluk Arguni yang menggelar syukuran kemerdekaan RI di Kampung Wanggita, Senin (14/9/2015).

Dijelaskan, pemerintah daerah berkewajiban menyediakan rumah ibadah yang layak bagi masyarakat melalui kebijakan alokasi anggaran. Namun dana yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Bangun rumah ibadah itu tidak bisa duduk baku harap. Dana yang pemerintah berikan juga tidak bisa digunakan sesuka hati, harus bisa dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara yang terima dan kelola anggaran itu wajib pertanggungjawabkan kepada pemerintah daerah. Sebagai bupati, saya juga harus pertanggungjawabkan anggaran itu ke tingkat atas. Bagaimana mungkin saya bisa pertanggungjawabkan kalau tidak ada laporan dari bapak-ibu yang menggunakan. Sekarang ini penggunaan anggaran diatur ketat, sehingga perlu kehati-hatian,” ingat Bupati. |ISABELA WISANG