Bupati Teluk Bintuni, Ir. Petrus Kasihiw.

BINTUNI, Cahayapapua.com— Setelah pembagian daftar pelaksanaan anggaran (DPA) tahun 2018, program pembangunan dipastikan harus mulai dilaksnaakan. Untuk memulai hal ini, Bupati Teluk Bintuni Petrus Kasihiw memerintahkan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk memanfaatkan keberadaan lembaga pengadaan barang dan jasa (LPSE) dengan optimal.

Bupati mengakui masih banyak kekuranga -kekurangan pada pelaksanaan anggaran tahun 2017. Diantaranya masih banyak hal yang belum dilaksanakan dengan baik terutama dalam hal menjalankan ketentuan- ketentuan pengadaan barang dan jasa.

Orang nomor satu di kabupaten penghasil gas ini menegaskan tahun ini diharapkan LPSE dapat difungsikan dengan optimal.

“Kenapa perlu ada LPSE, LPSE ini mungkin hal yang baru di Bintuni tapi ditempat lain bukan hal yang baru, ada LPSE, ada namanya juga unit layanan pengadaan (ulp), semua ini perlu kita ikuti, karena ini adalah anjuran dari UU, Kepres dan aturan pemerintah, katanya saat memberikan arahan sebelum pembagian DPA OPD beberapa waktu lalu.

Memanfaatkan LPSE dengan optimal menurut bupati juga merupakan bagian dari transparansi publik, agar sebagai aparat pemerintah tidak disalahkan ketika ternyata ada kesalahan.

Hal ini juga ditegaskan bupati, ketika menggelar rapat terbatas dengan opd pekan lalu, bupati mengajak seluuruh OPD untuk bekerja sesuai aturan. Sehingga jika ada kekurangan dapat dimaklumi.

“Kalau sudah kerja dengan aturan, sedikit kekurangan orang maklumi, kalau kita kerja tutup mata seolah-olah DPA menjadi milik pribadi nanti salah -salah kita berhadapan dengan hukum, ujarnya.

Dijelaskan Kasihiw, termasuk anjuran Perpres 84 tahun 2012 khusus untuk Papua dan Papua Barat, terkait pengadaan barang dan jasa, dibawah Rp. 500 juta, bisa melalui penunjukan langsung, namun harus dilaporkan pula ke LPSE. (Arif Triyanto)

Leave a Reply