Bupati Manokwari Selatan, Markus Waran.

Bupati Mansel: Lahan SPN Polda diluar kawasan konservasi

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Bupati Manokwari Selatan Markus Waran, mengatakan, lahan seluas 154 hektar yang diperuntukan kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia  (Polri) untuk membangun Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Papua Barat di Manokwari Selatan sudah tidak berada di dalam kawasan konservasi.

“Kita sudah geser. Jadi bukan mengarah ke darat tetapi lahan tersebut memanjang mulai dari Kampung Wandoki hingga dekat Kali Mansabuiy. Itu yang kita tetapkan,” buka Bupati Markus Waran, Senin (29/1) lalu saat menghadiri peresmian Mapolda Papua Barat.

Tahun ini (2018), papar dia, pihaknya akan melakukan pembersihan lahan atau land clearing  untuk membantu Polda Papua Barat dalam hal pemanfaatan lokasi tersebut.“Nanti setelah land clearing, kita akan lapor ke pak gubernur dan Kapolda Papua Barat untuk menggunakan lahan tersebut,” kata Markus Waran.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian dalam sambutannya saat peresmian Mapolda Papua Barat berharap dukungan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/ kota dalam pembangunan SPN Polda Papua Barat.

“Contoh model di Gorontalo. Disana SPN di tanggung Pemprov dan kabupaten/kota-nya. Penghargaan yang kita berikan nantinya, setiap barak diberi nama kabupaten tersebut. Inipun telah saya sampaikan kepada gubernur dan Kapolda Papua Barat,” ujarnya.

Cara lainnya, saran dia, menggunakan sistem corporate social responsibility atau CSR mengarahkan dana bersama untuk pembangunannya. Mengingat Mabes Polri tidak bisa membantu sepenuhnya karena masih harus bertanggungjawab kepada Polda di seluruh Indonesia.

“Kita (Mabes Polri) karena lahannya sudah tersedia akan berikan dukungan sepertiga dananya. Yang jelas pembangunan SPN, tergantung kesiapan pemerintah daerah,” ulasnya.

Jika demikian,  kata Kapolri, menjawab permintaan Gubernur Papua Barat untuk rekrutmen anak Papua dalam keluarga besar Polri peluangnya jauh lebih besar. “Pembangunan SPN adalah untuk menjawab sumber daya manusia kepolisian di daerah ini. Tentu nanti kita akan prioritaskan anak-anak lokal di Papua Barat, tetapi semua itu tergantung kemampuanya juga,” ucapnya.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dihadapan Kapolri memastikan siap mendukung pembangunan SPN Polda Papua Barat bersama para bupati/ walikota di Provinsi ini. “Kami berharap adanya SPN  bisa menjadikan anak-anak nusantara, terutama asli Papua bisa dilatih sebagai polisi. Itu harapan saya kepada Pak kapolri,”kata Dominggus Mandacan.

Ia pun berharap ada kuota khusus bagi Provinsi Papua Barat. Seperti tahun sebelumnya dimana penerimaan 1500 anak asli Papua waktu lalu, Papua mendapat jatah 1000 siswa sedangkan Papua Barat hanya 500 siswa.

“Jika memang ada kuota seperti itu lagi, kami siap biayai. Kalau bisa kepolisian juga menyediakan program khusus pembinaan bagi anak asli Papua mulai saat mereka duduk di kelas 2 SMA,” usulnya. (mar)

Leave a Reply

%d bloggers like this: