Bupati Kaimana (tengah), Kapolres dan Dandim dalam pertemuan bahas  keamanan wilayah.
Bupati Kaimana (tengah), Kapolres dan Dandim dalam pertemuan bahas keamanan wilayah.

Bupati Minta Polisi Sidik Program Studi Jerman

KAIMANA, Cahayapapua.com—  Bupati Kaimana Drs. Matias Mairuma mempersilahkan Kepolisian Resor Kaimana melakukan penyelidikan terkait pendidikan Jerman yang belakangan ini dipersoalkan. Jika  kebijakan yang diambil ternyata keliru,  bupati siap bertanggungjawab. Namun jika kekeliruan itu menyangkut operasional maka staf akan bertanggungjawab. Hingga saat ini, jumlah dana pendidikan Jerman yang telah terpakai sebesar Rp.12.773.218.488.

Penegasan Bupati Kaimana ini disampaikan pada pegelaran Konferensi Pers bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati belum lama ini. Menurut Bupati, program pendidikan Jerman ditelurkan dengan tujuan selain menyediakan sumber daya manusia yang handal bagi pembangunan Kaimana, juga untuk membantu anak-anak Kaimana agar dapat bersaing dengan daerah lain.

“Pendidikan Jerman ini program priomadona saya. Kenapa program ini ada karena saya mau kita di selatan ini bisa bersaing. Kita boleh jago kandang tapi nama kita di provinsi tidak ada, apalagi di negara Indonesia. Saya tergugah Kaimana harus bisa. Itulah mengapa ada anak-anak Kaimana di Jerman, 2011 lalu mereka ada di Surya Yohanes. Siapa anak-anak ini, mereka bukan keluarga dekat saya, mereka berasal dari kampung. Tapi saya ingin ada orang hebat dari Kaimana. Mereka berangkat ke Jerman melalui prosedur dan tidak ada yang keberatan,” ujar Bupati.

Ia berharap pihak kepolisian serius menangani persoalan pendidikan Jerman sehingga menjadi jelas dihadapan publik. Bupati juga meminta pihak yang melakukan aksi demontrasi untuk bertanggungjawab jika pengelolaan pendidikan Jerman baik kebijakan maupun operasional tidak mengalami kekeliruan.

“Ada statemen terkait penggunaan uang 22 M. Kalau polisi tidak panggil, kita bawa diri. Jangan memanfaatkan dan membiarkan itu untuk mengganggu situasi dan kondisi Kaimana yang sudah bagus ini. Ketika ada demo, imeg kita akan negatif terlepas dari aksi demonya apa. Kalau sudah jelas permintaan para pendemo sidik saja. Tapi kalau kebijakan tidak salah, operasional tidak salah harus hukum orang yang berbicara itu. Kita ini negara hukum, ini menjadi pelajaran baik supaya orang Kaimana jangan asal bunyi tanpa didasari data yang akurat. Kalau ini dibiarkan konflik horisontal akan terbuka disana,” tegas Bupati.

Lebih jauh Bupati juga jelaskan, kepulangan empat anak dari Jerman atas permintaannya sendiri, dengan alasan tidak sanggup menjalani perkuliahan. Pernyataan tidak sanggup kuliah, disampaikan secara tertulis, disertai harapan agar Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada mereka melanjutkan perkuliahan di Jakarta. Setelah ditelusuri, beberapa diantaranya ternyata melakukan kesalahan dalam penggunaan keuangan, bahkan salah satunya terlibat persoalan Miras (minuman keras) hingga berurusan dengan polisi setempat.

Namun sebelum mengizinkan mereka kembali ke Indonesia lanjut Bupati, Pemerintah Daerah sempat menggelar pertemuan dengan para orangtua/wali untuk bersama-sama mencari solusi. Pertemuan dimaksud selain dilaksanakan di ruang rapat Kantor Bupati jelas Bupati, orangtua dari empat anak sempat dikirim ke Jakarta untuk bertemu pembimbingnya dari Jerman yang kebetulan berada di  Jakarta.

“Waktu saya dengar berita itu, saya suruh staf cek. Jawabannya saya malah dikasih surat permohonan dari empat anak, salah satunya mereka mengakui tidak mampu lagi dan mau pulang ke Indonesia. Tapi saya juga tidak langsung ambil tindakan, saya undang perwakilan orangtua. Saya maunya mereka tetap sekolah. Tetapi setelah tanya pembimbingnya Mr. Samim Sidiq, dia lepas tangan karena tidak mau dirusaki oleh kelakuan anak-anak ini,” ungkap Bupati. (ISA)

Tinggalkan Balasan