Kadishut Papua Barat Hendrik Runaweri.
Kadishut Papua Barat Hendrik Runaweri.

Butuh Rp. 55 Miliar untuk Gaji Pegawai Dishut yang Ditarik ke Provinsi

BINTUNI, Cahayapapua.com—- Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat setidaknya membutuhkan anggaran sebesar Rp. 55 miliar untuk membayar gaji para pejabat dan Pegawai Negeri Sipil yang akan bekerja dibawah naungan dinas kehutanan Papua Barat.

Uang sebanyak itu untuk membayar 538 pegawai yang telah diinventarisir Dishut Papua Barat, sebagai efek dari ditariknya urusan kehutanan di kabupaten/kota ke provinsi yang mulai berlaku Januari 2017.

Peraturan pegawai dinas kehutanan kabupaten/kota yang akan dipindahkan ke provinsi mengacu pada PP no. 18 tahun 2016, dan Peraturan Kepala BKN No. 2 tahun 2016.

Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Hendrik Runaweri mengatakan, meski nantinya para pegawai dinas kehutanan kabupaten/kota akan ditarik ke provinsi, namun masih akan ada yang tetap bertugas di daerah asal karena akan dibentuk cabang dinas kabupaten/kota oleh Dishut Papua Barat.

“Strukturnya kita akan bentuk cabang dinas kehutanan provinsi di kabupaten, dan pada tempat-tempat tertentu kita bentuk UPTD, tidak semua tempat,” kata Hendrik saat menghadiri Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan Bulan Menanam Nasional 2016 Provinsi Papua Barat di Hutan Kota Bumi Saniari, Teluk Bintuni, Senin (28/11).

Proses pembentukan cabang dinas dan Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) menurut Hendrik sudah mulai berjalan di Kemendagri dan BKN dan pada Desember mendatang, akan ada pelantikan pejabat yang akan ditempatkan di kantor cabang dinas dan UPTD.

Hendrik mengatakan pegawai kehutanan yang akan tetap ditempatkan di kabupaten/kota adalah pegawai fungsional yaitu penyuluh dan polisi kehutanan.

“Sedangkan pegawai yang tidak diambil kabupaten akan dipindahkan di cabang dinas dan UPTD di kabupaten yang masih kosong, seperti Kabupaten Pegunungan Arfak dan Manokwari Selatan,” tambah Hendrik.

Sementara soal kantor yang dipersiapkan untuk kantor dinas cabang dan UPTD, akan menggunakan kantor dinas kabupaten/kota yang lama.

Hendrik mengatakan soal biaya termasuk gaji selain disiapkan oleh pemerintah pusat, akan ada penambahan Dana Alokasi Umum (DAU) termasuk akan dialokasikan oleh pemerintah provinsi Papua Barat. (ART)

Tinggalkan Balasan