Aksi demo damai tolak keputusan Pansel MRPB di Kabupaten Manokwari Selatan, Senin. Pendemo menyatakan menolak hasil seleksi karena mengklaim tak mewakili utusan enam distrik dari kabupaten tersebut.

Calon anggota MRPB dari Mansel nilai demo penolakan tidak tepat

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Calon anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) asal Kabupaten Manokwari Selatan, Maxsi Ahoren, menilai, demontrasi penolakan hasil seleksi anggota MRPB di daerah itu pada Senin lalu tidak tepat.

Maxsi menuding aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang digerakkan hanya karena ketidakpuasan terhadap hasil seleksi.

Dia menilai pernyataan soal calon anggota MRPB dari daerah itu yang harus orang asli Papua juga tidak tepat. Pasalnya seluruh calon dari daerah itu adalah OAP.

“Saya ini suku asli Arfak. Jika mereka bilang saya bukan orang asli Papua, lalu marga Ahoren dari suku mana. Saya dari suku Sougb,” ujar Maxsi dalam jumpa pers di Manokwari, Selasa (29/8).

Jumpa pers tersebut juga diikuti calon anggota MRPB dari Mansel, Salomina Inyomusi dari kelompok perempuan, dan Arnold Ainusi dari kelompok adat.

Maxsi menegaskan bahwa seluruh calon anggota MRPB yang lolos dari Mansel sudah memenuhi syarat pencalonan sesuai Perdasus MRPB, yang menyatakan bahwa calon anggota MRPB harus mendapat dukungan marga dan kelompok.

“Dalam demo ada kepala suku yang ikut memberikan rekomendasi kepada saya saat ikut seleksi, tapi saat demo malah menandatangani pernyataan sikap,” ujar mantan anggota DPR Papua Barat ini.

Soal pernyataan mengenai sosialisasi seleksi calon anggota MRPB di daerah itu, menurutnya adalah tugas Pansel kabupaten –yang dia sebut ikut dalam demo tersebut– yang harus menjelaskan.

“Kan ada Pansel dan tingkat kabupaten Mansel sudah diberikan anggaran Rp289 juta. Jadi soal sosialisasi tanyakan langsung ke Pansel tingkat kabupaten, bukan tanyakan kepada kami calon anggota MRP,” ujarnya.

Maxsi juga mengatakan sejumlah calon yang tak lolos seleksi dari daerah itu karena gugur dalam tahapan seleksi, alias tak memenuhi standar penilaian tim seleksi.

Diapun meminta warga Mansel agar tidak terhasut isu-isu yang berkembang. “Kita harus berikan pencerahan kepada masyarakat, sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.

Lebih jauh Maxsi mengatakan ia tidak memiliki persoalan dengan bupati setempat. “Mereka yang berdemo katakan (saya) tidak pernah berdamai dengan bupati, padahal tidak seperti itu. Yang demo adalah ketua suku, mengapa tidak pertemukan kami,” dia mempertanyakan.

Sementara itu Salomina dan Arnold sepakat dengan pernyataan Maxsi dan juga mengatakan demo Senin lalu itu tidak tepat sasaran.

Salomina menambahkan, dia adalah salah satu panitia yang belakangan mengundurkan diri dari Pansel setempat. Saat menjadi panitia, Salomina mengaku dirinya telah berupaya keras mengajak para tokoh perempuan dan memberikan formulir kepada mereka untuk mendaftar,  namun mereka menolak mengembalikannya.

Karena itu dia mengundurkan diri dari panitia dan ikut seleksi. Sebab saat itu kuota Mansel khusus perempuan terancam diisi wakil daerah lain, sebab kuota yang diberikan tidak terpenuhi. “Kemudian saya mengikuti seleksi sesuai tahapan,” ujarnya.

Pansel MRPB tingkat provinsi baru-baru ini telah menyerahkan 84 nama hasil seleksi kepada gubernur Papua Barat. 42 nama dari mereka akan ditetapkan sebagai anggota MRPB terpilih periode 2017-2022. (mar/del/*)

Leave a Reply

%d bloggers like this: