Ilustrasi investasi, porosberita.com

Capaian Investasi di Papua Barat Baru 31 Persen

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Realisasi investasi di Provinsi Papua Barat hingga tri wulan III tahun 2015 mencapai Rp.1,359 triliun atau 31 persen dari target pemerintah daerah tahun ini.

Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pengendalian Badan Penanaman Modal dan Pusat Pelayanan Terpadu (BPMP2T) Papua Barat, Johanis Birahy

“Tahun 2015, kita targetkan realisasi investasi di Provinsi Papua Barat sebesar Rp.4,5 triliun. Realisasi investasi itu terdiri dari penanaman modal asing dan penanaman modal danal negeri,” kata Johanis, Selasa (10/11/2015).

Pelaksana tugas kepala BPMP2T Papua Barat, Agus Riyanto mengatakan, laju investasi di daerah ini terhambat oleh faktor non teknis yakni masalah tanah.

“Masalah lain adalah infrastruktur yang masih minim serta masalah transportasi dan energi yang minim,” imbuhnya.

Dia juga mengatakan, laporan perkembangan investasi di Provinsi ini, masih terkendala oleh data, ketaatan investor, kelembagaan serta anggaran. Meskipun demikian pihaknya terus memperbarui laporan perkembangan investasi setiap tahun

“Tiap tahun, kita up date data investasi dari perusahaan-perusahaan yang berinvestasi. Data ini, juga dilaporkan ke Badan Penanaman Modal Nasional,” katanya.

Guna mendapatkan data terkait perkembangan investasi, BPMP2T menggelar rapat konsolidasi perkembanan realisasi investasi. Rapat ini dihadiri 12 kabupaten dan satu kota.

“Laporan ini sangat berkaitan dengan ketaatan perusahaan melaporkan kegiatan ivenstasi. Kalau perusahaan tidak melaporkan ya, kita tidak punya data,”ujarnya.

Selain itu, akurasi data dalam laporan sangat bergantung pada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota dalam hal ini BPMP2T. Rapat kosolidasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan adanya konsolidasi seperti ini, kita harapkan lembaga penanaman modal yang ada di daerah bisa lebih rajin lagi. Untuk turun ke lapangan supaya realisasi yang kita targetkan bisa tercapai,”ujar Agus Riyanto laig.

Faktor lain, lanjut Agus, alamat serta lokasi kegiatan perusahaan yang tidak satu tempat. Tercatat, baru lima daerah yakni, Kota Sorong, Kabupaten Fak-fak, Kaimana, Maybrat dan Kabupaten Sorong Selatan yang telah memiliki badan penanaman modal.

Sementara, delapan kabupaten lainnya belum memiliki kelembagaan tersebut. Di Kabupaten Manokwari Selatan telah mengesahkan peraturan daerah pembentukan badan penanaman modal.

“Padahal target kita adalah sampai akhir tahun ini sudah terbentuk disemua daerah. Ini juga sesuai dengan instruksi pak presiden, Joko Widodo,” bebernya. |RASYID FATAHUDDIN | TOYIBAN

 

Tinggalkan Balasan