Pertemuan antar Polda Papua Barat dengan pengurus MUI Papua Barat dan sejumlah ormas Islam di Manokwari.

Cermati Kondisi Terkini, Kapolda dan Ketua MUI Bertemu

MANOKWARI, Cahayapapua.com–– Kapolda Papua Barat Brigjen Martuani Sormin Siregar dan jajarannya mendatangi kantor sekretariat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Papua Barat di Kompleks Yapis Manokwari, Senin (6/2).

Kehadirannya dalam agenda tatap muka itu membicarakan berbagai hal terkait pelaksanaan Pilkada di wilayah Papua Barat bersama MUI dengan Ormas Islam lainnya.

“saya mengajak kita semua agar mengubah stigma rawan 1 Pilkada Papua Barat yang dialamatkan pemerintah pusat kepada kita terutama di wilayah Kabupaten Maybrat yang juga menggelar Pilkada bupati dan wakil bupati,” kata Sormin mengawali sambutanya di sekretariat MUI Papua Barat.

Selain itu kata Martuani, berbagai perkembangan dan isu belakangan ini yang disebarkan seperti berita hoax sebenarnya merupakan kebebasan yang melanggar aturan. Persoalan berita hoax merupakan masalah besar yang harus disikapi seperti hoax tentang WNA dan bangkitnya komunis.

“Kabar hoax ini merupakan masalah besar seperti penyebaran tentang PKI, warga Negara Cina dan kabar bohong tentang polisi di belakang WNA Cina dan PKI. Silahkan saja kita cek di dunia ini apakah pernah polisi membuat Kudeta?”  tambah Sormin.

Ia dihadapan Ketua MUI dan beberapa Ormas Islam menyebutkan berbagai keberhasilan Polri dalam menangani dan memberantas terorisme dan radikalisme harusmya mendapat apresiasi dari masyarakat.

“Masyarakat jarang berterima kasih tentang keberhasilan Polri memberantas terorisme dan radikalisme, yang ada banyak yang menghujat Polri. Disamping keberhasilan polisi memerangi narkoba,” ujarnya.

Dia juga menyinggung soal kasus gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Alias Ahok yang sedang hangat diperbincangkan. Menurutnya kasus ini dalam konteks hukum sudah ditangani dengan baik kendati Kapolri melanggar aturan yang sesungguhnya seorang calon gubernur tidak boleh diproses ketika proses Pilkada sedang berlangsung.

“Melihat aspek penegakan hukum dalam kasus Ahok ini sebenarnya Kapolri melanggar ketentuan, namun karena desakan umat sehingga kasus ini dilanjutkan dan aturan dikesampingkan,” ujarnya.

Kapolda mengajak MUI dan Ormas Islam di Papua Barat agar bersama-sama menjaga keutuhan bangsa sebab terlalu mahal bangsa ini terpecah belah hanya gara-gara masalah Intoleransi. Selain itu tugas MUI dan Polri kata Kapolda sebenarnya sama yakni sama-sama mengajak pada kebaikan.

Sementara Ketua MUI Papua Barat Ahmad Nausrau mengatakan, melihat permasalahan yang terjadi saat ini, MUI Papua Barat sangat menyesalkan dimana nilai-nilai kebhinekaan dan toleransi semakin terkikis. Elit politik, masyarakat dan umat menurutnya juga saling curiga mencurigai.

“Kami tegaskan persoalan penistaan agama merupakan murni proses hukum. Jangan dikaitkan dengan masalah politik. Kemudian umat Islam merasa tersakiti dengan penistaan Al-Qur’an dan ulama jangan lagi dibesar-besarkan. Kasus ini murni kasus hukum, harus ditegakkan dengan adil,” kata Ahmad.

Disamping itu Ketua MUI juga meminta agar pemerintah jangan terlalu jauh mencampuri urusan teknis yang masuk diranah ulama. Hal ini tentu ada indikasi pihak luar yang menginginkan bangsa ini hancur dan juga ada upaya mengadu domba para tokoh dan umat.

“Di Papua Barat kita punya prinsip kearifan lokal satu tungku tiga batu. Hal ini mestinya menjadi rujukan kita dalam mempererat persatuan dan kesatuan bangsa,” tuturnya.

Pertemuan itu di hadiri Kapolda, Dir Reskrimsus Polda Papua Barat Parlindungan Silitonga, Dir Krimum Bonar Sitinjak, Dir Bimas serta Direktur Intelkam Polda Papua Barat juga hadir Sekertaris MUI Nanag Supiyan, Anggota DPR Papua Barat Mugiyono serta pengurus MUI Papua Barat. (MAR)

 

Tinggalkan Balasan