Sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Manokwari oleh Anggota Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Yul Chaidir Ja'far.

Chaidir Ja’far : 4 Pilar di Papua Barat harus lebih aplikatif

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Anggota Majelis Permusyawatan Rakyat Republik Indonesia (MPRRI) Yul Chaidir Ja’far menyatakan realisasi empat pilar di wilayah Provinsi Papua Barat harus lebih aplikatif.

Pada sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Manokwari, Chaidir mengatakan, secara teoritis empat pilar kebangsaan Indonesia belum berubah.

“Bukan saatnya lagi kita meminta masyarakat menghafal pancasila, UUD, Komitmen NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Harus lebih aplikatif yang relevan dengan kondisi sosial masyarakat,” kata dia.

Dia menyebutkan, empat pilar kebangsaan menjadi perekat bagi seluruh anak bangsa. Diharapkan, seluruh anak bangsa bisa menjadi solusi atas persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Pada kerangka pemerintahan, perlu ada strategi pembangunan yang benar-benar mencerminkan empat pilar kebangsaan. Negara harus hadir untuk melihat dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Anggota DPD dari Papua Barat ini mengutarakan, selain sosialisasi kunjungan kerja yang dilakukan ke Papua Barat bertujuan untuk menyerap aspirasi terutama menyangkut program otonomi khusus di daerah ini.

“Perlu kita fikirkan, pasca Otsus berakhir apa yang harus dilakukan. Apakah program itu harus berlanjut atau ¬†berhenti pada tahun 2021,” ujarnya.

Menurutnya, hal ini merupakan bagian dari implementasi empat pilar kebangsaan di tanah Papua.

Selain itu, ia juga ingin mendapat masukan dari daerah terkait pembentukan daerah otonomi baru baik provinsi maupun kabupaten/kota. Baginya perlu pertimbangan matang,terutama terkait mana yang harus didahulukan antara pemekaran provinsi dan kabupaten/kota.

Papua Barat identik dengan kekayaan alam baik daerah maupun laut, namun disisi lain sejumlah persoalan seperti kemiskinan dan keterbatasan sumber daya Manusia.

Terkait kondisi tersebut, kata Chaidir implementasi empat pilar kebangsaan dalam kerangka otonomi khusus menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Empat program penting dalam otsus yakni, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat harus benar-benar terealisasi. (ibn)

Tinggalkan Balasan