Koordinator perekrutan tenaga kerja CSTS, Max Samaduda.

CSTS klaim telah selesaikan dugaan tenaga kerja illegal

BINTUNI, Cahayapapua.com— Chiyoda, Saipem, Tripatra dan Suluh Ardhi Engineering (CSTS), kontraktor pada pengembangan Train 3 di Tangguh LNG, Tanah Merah, Distrik Sumuri, Teluk Bintuni, mengklaim telah menyelesaikan persoalan tenaga kerja ilegal yang sudah bekerja di proyek tersebut sejak akhir 2016.

Koordinator perekrutan tenaga kerja dari CSTS, Max Samaduda, Minggu (13/8), mengaku ada kesalahan prosedur dalam mendatangkan tenaga kerja dari luar kabupaten dan provinsi ke daerah tersebut, karena tidak melaporkan dokumen Surat Persetujuan Penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (SPP AKAD) ke pihak terkait.

“Kita akui memang kemarin ada miss komunikasi, karena dari kita mendapat informasi AKAD dan AKAL cukup dilakukan di Kementerian Tenaga Kerja, tidak perlu ditingkat kabupaten. Jadi terjadi miss disitu. Tapi ternyata ada aturan yang harus melapor lagi ke kabupaten,” kata Max Samaduda kepada wartawan pada jumpa pers di Kantor perwakilan CSTS di Bintuni Kota.

Dia juga mengakui bahwa hasil inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi persiapan pembangunan Train 3, di Tanah Merah, banyak sekali ditemui tenaga kerja yang didatangkan belum melaporkan AKAD ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Teluk Bintuni. Dari 1200 lebih tenaga kerja yang ada sebagian besar belum melapor.

“Tapi kami sudah selesaikan permasalahan itu, kita sudah bawa dokumen – dokumen itu (dokumen tenaga kerja) ketemu dengan pak Adrean Supusepa (Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja) dan menyerahkan dokumen itu,” katanya.

Dia mengatakan, pihaknya selaku kontraktor yang ditunjuk langsung oleh BP Berau untuk menangani proyek Train 3, telah mendatangkan tenaga kerja sejak akhir 2016 lalu. Hingga saat ini jumlah tenaga kerja yang ada sekitar 1200 orang, dimana kurang lebih 300 orang berasal dari daerah terdampak (DAV) dan 900 didatangkan dari luar daerah DAV.

“Ada 900 tenaga kerja yang dari luar, tapi tidak semuanya, hanya sebagian besar yang belum melapor AKAD. Kalau 300 orang dari lokal daerah DAV tidak perlu AKAD,” ucap Samaduda.

Dia mengatakan para pekerja tersebut dipekerjakan pada kegiatan persiapan atau pekerjaan awal untuk membangun akses dan kamp.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Teluk Bintuni mendapati ada tenaga kerja ilegal yang sudah dipekerjakan di peoyek pengembangan Train 3 LNG Tangguh, Tanah Merah.

Kepala Bidang Pengawasan Tenaga Kerja, Dinaskertrans, Adrian Supusepa, Selasa (25/7) mengatakan pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Papua Barat, telah melakukan sidak ke lokasi proyek pengembangan Train 3 LNG Tangguh, selama tiga hari 18-21 Juli lalu.

Hasil sidak tersebut menemukan pihak perusahaan yang sudah memperkerjakan tenaga kerja untuk pekerjaan awal proyek Train 3 LNG Tangguh yakni CSTS, selaku kontraktor yang ditunjuk langsung oleh BP Berau tidak bisa menunjukan dokumen Surat Persetujuan Penempatan Angkatan Kerja Antar Daerah (SPP AKAD), sebagai salah satu dokumen syarat untuk mempekerjaan tenaga kerja di daerah operasional.

Dia menjelaskan bahwa SPP AKAD ini merupakan dokumen yang memang diwajibkan sesuai Permenaker 39 tahun 2016 tentang rekomondasi AKAD. Pasalnya jika akan mendatangkan tenaga kerja ke daerah operasional seperti ke Bintuni ini, harus mendapat surat SPP AKAD dari Kementerian Tenaga Kerja apabila tenaga didatangkan dari luar Provinsi Papua Barat. Kalau antar kabupaten di Papua Barat harus ada SPP AKAD dari Dinaskertrans Papua Barat, begitu juga tenaga kerja lokal harus ada SPP AKAD dari Dinaskertrans Kabupaten.

“Tapi setelah diperiksa tidak bisa membuktikan dan itu menjadi catatan pelanggaran. Dinas katakan ilegal kalau memang mendatangkan tenaga kerja tanpa konfirmasi yang saya sebut tadi bisa dikatakan ilegal,” kata Adrian Supusepa kepada Cahaya Papua saat itu.

Ditanya soal data tenaga kerja yang sudah aktif kerja, Supusepa mengaku belum memiliki, karena pihak perusahaan CSTS tidak kooperatif memberikan data tersebut.

“Kemarin (pekan lalu) kami minta data (tenaga kerja) itu semua, kalau bisa dari perusahaan CSTS dengan sub kontraktor tolong melaporkan kondisi tenaga kerja saat ini ke pemerintah daerah ke Dinas Tenaga Kerja, supaya kita bisa tahu PT ini sudah pekerjakan tenaga kerja berapa banyak. Dari 7 suku berapa banyak, tapi sampai sekarang data itu belum diberikan,” ungkap Supusepa.

Dikatakan, karena pihak perusahaan juga tidak kunjung kooperatif, setelah mendapat temuan ini, pihaknya akan menindaklanjuti dengan membuat nota pemeriksa pegawai pengawas yang sementara dibuat dan akan dilaporkan ke Bupati, Dinaskertrans Papua Barat, Gubernur PB, DPR, dan juga ke Kementerian Tenaga Kerja.

“Ketika tidak dapat menunjukan bukti-bukti persyaratan mendatangkan tenaga kerja, sudah mengarah untuk dideportasi,” kata Supusepa kala itu. (art/del/*)

Tinggalkan Balasan