Pedagang pasar Wosi dan Sanggeng, menyampaikan unek-unek mereka kepada anggota DPD RI asal Papua Barat Abdullah Manaray, Kamis (11/12/2014). Foto: CAHAYAPAPUA.com | Toyiban

Curhat Pedagang Manokwari, dari Retribusi hingga Audit

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Pedagang pasar Wosi dan Sanggeng di Manokwari, menumpahkan sejumlah unek-unek alias curhat soal sejumlah masalah di pasar dalam reses anggota DPD RI asal Papua Barat Abdulah Manaray, Kamis (11/12/2014).

Sejumlah masalah tersebut diantaranya soal retribusi pasar, Perbup nomor 6 tahun 2013, hingga dorongan untuk melakukan audit pembangunan pasar Wosi.

Menurut pedagang terjadi dualisme penarikan retribusi di pasar. Menurut mereka retribusi saat ini dikelola Dinas Pendapatan Daerah, juga Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, seperti yang dikatakan Ketua Asosiasi pedagang Pasar Wosi, Abdul Hakim.

Pedagang meminta agar retribusi pasar disetor langsung ke kas Dispenda melalui rekening.

Mereka juga menyampaikan soal Perbup nomor 6 tahun 2013 tentang retribusi pasar. “Perbup ini tidak jelas, karena ditandatangani kepala biro hukum yang sudah diberhentikan 3 bulan sebelum perbup tersebut diterbitkan,” kata Ketua Pasar Sanggeng, Amir Habe.

Akibat masalah retribusi pasar ini, tepatnya retribusi los pasar Wosi baru yang dinilai terlalu tinggi, aktivitas pasar di Manokwari lumpuh hampir sepekan. (Baca:  Berhenti Mogok, Pedagang Manokwari Ingin Perbup Dicabut)

Menurut Amir, Pemda Manokwari akhirnya memutuskan untuk menangguhkan pemberlakuan Perbup tersebut setelah terjadi pertemuan antara pemda dengan pedagang pasar.

Abdulah Manaray juga didorong untuk mendesak dilakukannya audit pembangunan pasar Wosi. Pedagang menuding pembangunan pasar tidak maksimal, padahal anggarannya cukup besar.

Dalam pertemuan itu Abdulah Manaray tidak langsung memberikan tanggapan konkrit. Ia mengaku reses tersebut hanya untuk mendengar dan mendalami situasi daerah, yang akan dilaporkan dalam rapat DPD RI.

Meski demikian, ia sempat menyampaikan bahwa kebijakan soal pasar yang dikeluarkan pemerintah mestinya dikoordinasikan dengan pihak terkait sebelum diberlakukan. Sebab menurut dia kebijakan tersebut menyangkut nasib pedagang pasar.

Ia juga mengatakan, bahwa hasil reses ini akan dibawa ke Jakarta dan diperjuangkan agar menjadi bagian dari program nasional pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla. |TOYIBAN

 

EDITOR: DUMA TATO SANDA

 

Tinggalkan Balasan