Unjuk rasa pendukung kandidat bupati dan wakil bupati Teluk Wondama Hendrik Mambor --- Viktor Betay di depan kantor KPU Teluk Wondama, Senin (7/12). Massa mendesak KPU setempat menarik surat undangan memilih yang telah dibagikan karena menilai ada indikasi jual beli.

Curiga Diperjualbelikan, KPU Didesak Tarik Undangan Memilih

WONDAMA,CAHAYAPAPUA.com – Pasangan calon bupati dan wakil bupati Teluk Wondama nomor urut satu, Hendrik S.Mambor-Adolf Viktor Betay (HEBAT) mendesak KPU setempat menarik dan mengganti surat undangan yang sudah terlanjur dibagikan.

Alasannya, banyak warga yang telah terdaftar dalam DPT namun tidak mendapat surat undangan. Sementara warga yang baru datang di Wasior justru kebagian. Massa pendukung HEBAT juga menuding KPU dan Panwaslu setempat tidak netral.

Dan karenanya jika tidak menindaklanjuti aspirasi yang diajukan, mereka mengancam akan menduduki kantor KPU dengan jumlah massa yang jauh lebih besar dan meminta Pilkada ditunda.

Tuntutan ini disuarakan dalam unjuk rasa damai di kantor KPUD Teluk Wondama, Senin (7/12). “Ini skenario secara terstruktur (untuk kemenangan paslon tertentu) jadi kami minta surat undangan itu dibatalkan dan diganti baru dengan warna yang berbeda,” kata Adrian Mariai, ketua tim sukses HEBAT.

Selaku calon bupati, Hendrik Mambor yang juga ikut bergabung dengan massa menyatakan kecewa dengan kinerja KPUD Wondama. Atas berbagai ketidakberesan terkait surat undangan, menurut dia, KPUD harus membatalkan semua surat undangan yang telah didistribusikan karena telah merugikan pihaknya.“Bagaimana mungkin ada satu KTP tapi dapat 4 undangan,” ungkap Mambor sembari memperlihatkan KTP dan surat undangan dimaksud ke hadapan komisioner KPUD.

Ketua KPUD Wondama Gayus Baibaba mengatakan, surat undangan atau formulir C-6 dicetak sesuai nama dan alamat pemilih dalam DPT. Karena itu kecil kemungkinan bisa disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berhak. “Kalau ada yang belum dapat itu karena sekarang masih dalam proses distribusi karena sesuai aturan pembagian C-6 itu sampai 8 Desember,” kata Gayus yang mengaku dia sendiri belum mendapat.

Kalaupun sampai tanggal 9 Desember masih ada warga yang sudah terdaftar dalam DPT namun belum mendapat surat undangan, yang bersangkutan tetap dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS.

“Bapak Ibu datang saja ke TPS, kalau ada nama dalam DPT, silahkan tunjuk KTP maka anda akan dipersilahkan memilih. Jadi surat undangan itu cuma alat bantu untuk menginformasikan tentang waktu dan tempat pencoblosan saja,” ucap Gayus.

Mengenai temuan tim HEBAT terkait adanya praktik jual beli form C-6, Gayus menyarankan tim melaporkan ke pihak berwajib karena tindakan dimaksud sudah masuk dalam ranah pidana.“KPU tidak bisa menarik surat undangan yang sudah dibagikan karena hari ini (kemarin) sudah H-2. Secara aturan kami KPU tidak bisa menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan tim sukses, kecuali rekomendasi dari Panwaslu,”tandas dia.

Lantaran tidak puas dengan jawaban Ketua KPUD, massa memilih bertahan hingga petang hari meskipun sebelumnya Wakapolres Kompol Emanuel sudah meminta mereka untuk bubar.

Bupati Alberth H. Torey meminta KPUD mencari solusi terbaik agar kisruh soal surat undangan itu tidak mengganggu tahapan pilkada yang sedang berjalan. “Kita semua harus pastikan Pilkada tetap bisa berlangsung pada 9 Desember,” ujar Torey di sela-sela pertemuan dengan KPUD, Polres dan jajaran SKPD. |ADLU RAHARUSUN| ZACK TONU BALA

Tinggalkan Balasan