Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kaimana, Abdul Madjid Puryanto.

Dana Desa untuk 84 Kampung di Kaimana Tahun 2016 Sebesar 122 M

KAIMANA, CAHAYAPAPUA.com–– Total Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2016 yang dialokasikan ke 84 kampung yang tersebar pada tujuh wilayah distrik se-Kabupaten Kaimana mencapai Rp. 122,068,163,599 Juta.

Dana ini merupakan gabungan dari Pagu dana desa, alokasi dana kampung, bagian hasil pajak, bagian hasil retribusi serta Silpa dari APBK tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung (PMK) pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kaimana, Abdul Madjid Puryanto menyampaikan hal ini saat dikonfirmasi terkait alokasi dana desa tahun 2016.

Dijelaskan, total dana 122,068,163,599 Miliar ini terbagi kedalam beberapa bagian yakni dana desa yang bersumber dari APBN sebesar Rp.56.309.616.000, alokasi dana kampung dari APBD Kabupaten Kaimana sebesar Rp.65.281.124.200, bagian hasil pajak Rp.280.638.380 dan bagian hasil retribusi sebesar Rp.196.785.019. Apabila dirincikan per distrik maka total dana untuk 17 kampung di Distrik Kaimana sebesar Rp.27.086.576.007.

Distrik Buruway dengan 10 kampung sebesar Rp.14.491.312.216, Distrik Arguni Bawah berjumlah 15 kampung sebesar Rp.21.036.513.018, Distrik Kambrauw sebanyak 7 kampung sebesar Rp.9.793.289.785, Distrik Teluk Arguni 24 kampung sebesar Rp.32.725.679.543, Distrik Teluk Etna dengan 5 kampung sebesar Rp.8.034.165.335 dan Distrik Yamor sebanyak 6 kampung sebesar Rp.8.900.627.694.

“Pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja kampung ini sistimnya hampir sama dengan APBD. Ketika satu tahun anggaran ada kelebihan atau sisa dana, tetap dimasukkan kedalam Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) untuk digunakan pada tahun anggaran berikutnya. Dana sisa tidak mungkin hilang karena kami dari Bidang PMK akan mengkroscek rekening koran yang diterbitkan setiap bulan oleh Bank Papua untuk dicocokkan dengan jumlah dana kampung yang digunakan,” jelas Puryanto.

Dijelaskan pula, untuk mengantisipasi penyalahgunaan anggaran, sebelum pencairan dana ke rekening masing-masing kampung, Pemerintah Daerah melalui Bidang PMK bersama semua aparatur kampung terlebih dahulu melakukan verifikasi atau mengevaluasi semua program kegiatan selama satu tahun anggaran. “Saat RDP (Rencana Pencairan Dana) diajukan, kami dari Bidang PMK melakukan verifikasi ulang untuk mencocokkan dengan APBK. Kalau sesuai, baru dibawa ke distrik untuk mendapatkan rekomendasi kepala distrik. Setelah itu baru dana bisa cair,” tukasnya.

Ditambahkan, untuk pencairan dana berikutnya, kepala kampung wajib melaporkan realisasi penggunaan dana kepada kepala distrik melalui PJO (penanggungjawab operasional) lapangan. Selanjutnya PJO akan mengkroscek pekerjaan di lapangan, jika sudah layak baru dilakukan pencairan dana berikutnya. Namun jika PJO menemukan pekerjaan di lapangan belum selesai, maka kepala distrik belum bisa mengeluarkan rekomendasi untuk pencairan dana berikutnya. “Kami berharap aparat kampung tidak menyalahgunakan APBK yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan kampung,” pesannya. (ISA)

Tinggalkan Balasan