Ilustrasi Pilkada

Dana Hibah Pilkada Pegaf Akhirnya Diteken, Nilainya 19,7 Miliar

RASYID FATAHUDIN
Cahaya Papua/Manokwari

Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak akhirnya menandatangi Nota Persetujuan Hibah Daerah (NPHD) sebesar 19,7 miliar kepada KPU Papua Barat untuk menggelar Pilkada di daerah tersebut 9 Desember 2015.

Penandatanganan NPHD dilakukan Penjabat Bupati, Yusak Wabia dan Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana di kantor KPU di Arfai, Kamis (21/5/2015). Sejumlah komisionar KPU Papua Barat dan pejabat Kabupaten Pegaf hadir dalam penandantangan tersebut.

Ia berkomitmen bahwa KPU akan menerapkan akuntabilitas laporan keuangan anggaran Pilkada. “Ini uang besar yang harus digunakan dengan baik. Belajar dari pengalaman KPU Kota Sorong, teman-teman disana ada yang sudah jadi tersangka,” kata Amus.

Ia mengatakan untuk menunjang akuntabilitas laporan, pihaknya akan menggelar bimbingan teknis khusus kepada jajaran sekretariat akan pelaporannya memenuhi standar.

Amus Atkana mengatakan pembahasan anggaran ini sudah dilakukan dua kali. Pertama pada 23 April lalu. Hasil pembahasan ini kemudian disesuaikan pada 15 Mei. Dalam pembahasan awal, KPU mengusulkan 38 miliar, kemudian disepakati 19,7 miliar mengikuti sejumlah penghitungan berdasarkan tingkat kewajaran.

Jumlah ini berbeda dengan yang diusulkan KPU Papua Barat kepada Pemda Manokwari Selatan yaitu Rp 26 miliar yang kemudian disesuaikan menjadi Rp 14 miliar.

Sementara itu Yusak Wabia mengatakan alokasi anggaran Pilkada bersumber dari APBD murni dan bantuan pemerintah provinsi Papua Barat. Ia mengatakan bantuan pemerintah kabupaten induk Manokwari belum diterima Pemda Pegaf.

“Kami harap dana ini digunakan sebaik-baiknya untuk menghasilkan kegiatan yang baik dengan memerhatikan efisiensi anggaran,” pesan Yusak Wabia.

Dalam kesempatan itu ia juga mengingatkan KPU agar menjaga independensi sebagai penyelenggara selama agenda politik pertama kali di daerah itu berjalan.

Sebelum penandatanganan NPHD dilakukan, Sekretaris KPU, Thamrin Payapo membacakan berita acara atau surat pernyataan yang intinya telah terjadi pengurangan anggaran setelah dilakukan penyesuaian.

Ada enam item kegiatan yang anggarannya dikurangi antara lain, anggaran distribusi logistik, sengketa Pilkada, perjalanan dinas komisioner, sosialisasi melalui media massa, anggaran calon perseorangan dan kampanye pasangan calon.

“Surat pernyataan ini juga berisikan jika, KPU kekurangan dana, pemerintah daerah siap membantuk atau memberikan tambahan demi suksesnya Pilkada,” kata Thamrin Payapo yang dilanjutkan dengan penandatangan surat itu oleh penjabat bupati dan ketua KPU PB. (*)

Tinggalkan Balasan