Rapat teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Papua Barat di kantor KPU Papua Barat Arfai Senin (31/10). KPU menetapkan jumlah maksimal dana kampanye di Pilgub Papua Barat sebesar Rp. 108 miliar.
Rapat teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Papua Barat di kantor KPU Papua Barat Arfai Senin (31/10). KPU menetapkan jumlah maksimal dana kampanye di Pilgub Papua Barat sebesar Rp. 108 miliar.

Dana Kampanye Cagub – Cawagub Maksimal 108 Miliar

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua Barat (PB) akhirnya menetapkan besaran maksimal dana kampanye satu pasangan calon gubernur dan wakil gubernur (Cagub – Cawagub) dalam Pilkada Papua Barat tahun 2017 yakni Rp 108 miliar.

Penetapan jumlah maksimal dana kampanye ini digelar dalam rapat teknis pelaksanaan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur (Pilgub) Papua Barat di kantor KPU Papua Barat Arfai Senin (31/10).

Ketua KPU Papua Barat Amus Atkana mengatakan penetapan ini mengacu pada Peraturan KPU (PKPU) No 13/2016 perubahan atas PKPU No 8/2015 tentang dana kampanye Pilgub. Dalam aturan itu menyatakan KPU berkewajiban menggelar rapat koordinasi baik dengan pasanagn calon maupun bersama tim sukses untuk mendapatkan kesepakatan bersama ihwal besaran maksimal dana kampanye.

“Dari hasil kesepakatan bersama ini, maka ambang batas dana kampanye (Pilgub Papua Barat) adalah Rp108 miliar lebih,” ucapnya.

Dari nilai tersebut terdapat biaya rapat umum sebesar Rp 9 miliar lebih, pertemuan terbatas Rp 30 miliar lebih, pertemuan tatap muka  Rp 3 miliar lebih, bahan kampanye Rp 54 miliar lebih, pengadaan alat peraga kampanye Rp 4 miliar lebih dan bahan kampanye Rp 5 miliar serta jasa manajemen atau konsultan Rp 269 juta.

Amus mengatakan, besaran tersebut disepakati sebagaimana rumus perhitungan yang diatur dalam PKPU nomor 13/2016 pasal 12 poin b yaitu menerangkan bahwa terdapat standarisasi perhitungan.

“Contoh rapat umum, oleh PKPU ditentukan dua kali, tapi pesertanya berapa banyak itu kami minta taggapan dan masukan dari Paslon atau Timses. Kemudian rapat terbatas hanya dua ribu peserta yang bisa ikut, tapi berapa kali jumlah pertemuanya kita butuh persetujuan dari Paslon,” tuturnya.

Bukan hanya itu, hitungan tersebut merujuk pada Standar Biaya Umum (SBU) Provinsi PB. Dimana paparnya dari sisi geografis memiliki tata letak yang variatif, baik ditempuh melalui, darat, udara dan laut maupun jalan kaki.

“Item – item inilah yang dibahas bersama Paslon dan Tim Suksesnya sehingga mengahsilkan kesepakatan bersama pada angka Rp 108 milair lebih,” tutur Atkana.

Dalam pembahan tersebut, khusua pada pertemuan terbatas dan tatap muka, KPU telah membagi tiga zona, sehingga dihari  yang bersamaan masing – masing Paslon dapat melaksanakan kegiatannya tanpa harus memikirkan agenda mereka berbenturan dengan kegiatan Paslon lain.

“Misalnya pada zona A ada Palon nomor urut satu di daerah Manokwari, Pegaf, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama. Zona B ada Paslono nomor urut 2, di daerah Teluk Bintuni, Kaimana, Fak – fak, Kota Sorong dan Raja Ampat. Selanjutnya Zona B yaitu nomor urut 3 mendapat daerah Sorong, Sorong Selatan, Tambrauw dan Maybrat. Jadi tidak akan bertabtakan agenda di lapangan dan seterusnya akan belaku demikian,” imbuhnya.

Atkana menambahkan, jikalau Paslon menerima sumbangan dana kampanye dari seseorang atau dari Badan Usaha lainnya, perlu memperhatikan batasan sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13/2016.  Yaitu menyebutkan, Paslon hanya dapat menerima sumbangan dana kampanye dari Perseorangan maksimal Rp 75 juta. Sedangkan untuk Badan Usaha maksimal Rp 750 juta.

“Jadi kalau ada perusahaan atau orang yang mendukung Paslon meberikan bantuan dana tentu dibatasi. Tapi mau berapa orang atau perusahan yang mendukung yang penting untuk satu orang Rp 75 juta. Kalau perusahaan Rp 750, jadi tidak dibatasi yang penting mereka laporkan kepada kami dengan jelas,” jelasnya.

Selain itu Atkana menyebutkan bahwa pihaknya sudah mulai mencetak Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Ditargetkan APK dan BK rampung pekan ini dan selanjutnya akan didiatribusikanlangsung oleh percetakan ke Kabupaten/Kota pasa masing – masing Pos Pemenangan Paslon. “Untuk itu kami himbau kepda Tim sukses Paslon untuk tetap berkordinasi dangn Kami (KPU) yang ada di Kabupaten/Kota,” sambungnya.

Komisioner KPU PB, Yotam Senis, yang ikut memberikan penjelasan pada kegiatan tersebut menuturkan, hal – hal yang disepakati harus dijadikan pedoman sehingga perlu diketahui dan dipahami oleh Paslon. “Untuk itu, kita mau bentuk kampanye seprti apa tentunya perlu memperhatikan basaran maksimal dana kampanye. Jangan sampai melebihi dari ambang batas sebagaimana yang kita spekati harini,” ucapnya.

Diingatkannya, Paslon sebisa mungkin mengelola dana sebesar ini, sehingga mengahasilakan pengelolaan dana kampanye sesui Kepatutan dan Kewajaran. “Jangan juga menggunakan dana ini dibawah lima puluh persen dan jangan juga melebihi 100 persen. Yang wajar saja karena Akuntan Pablik yang mengaudit dapat melihat kewajaran dan kepatutan dalam penggunaan dana ini,” himbaunya.

Kegiatan yang juga dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Barat dilanjutkan dengan penandatangan kesepakatan besaran maksimal dana kampanye dan teknis kampanye oleh tim sukses masing – masing Paslon bersama KPU PB. Selanjutnya KPU menyerahkam dua Surat Keputusan  (SK) Penetapan Jadwal Kampanye dan Penetapan Dana Kampanye dan Sumbangan Dana Kampanye. (TNJ)

Tinggalkan Balasan