Ilustrasi

Dana Kampung Desa Rawasugi Dituding Diselewengkan

SORONG, Cahayapapua.com— Dana Kampung Desa Rawasugi Distrik Salawati Kabupaten Sorong  dituding diselewengkan. Dana kampung yang dikucurkan pemerintah pusat dengan jumlah miliaran rupiah kepada perangkat kampung tersebut diduga penggunaannya tidak transparan.

Hal ini diungkapkan Ketua Masyarakat Adat Suku Awe’e Sorong Raya, Marinus Moine di Kampung Rawasugi, Distrik Salawati, Kabupaten Sorong, Selasa (7/2). Dikatakannya, masyarakat Kampung Rawasugi telah mempertanyakan terkait penggunaan dana tersebut kepada bendahara kampung selaku pihak yang mencairkannnya.

Namun kata dia, pihak pengelola dana kampung tidak pernah transparan kepada warga ihwal besaran dana yang dicairkan pada tahap pertama dan tahap kedua.

Tak hanya itu, Marius menduga, dalam mengerjakan pekerjaan dalam kampung, tidak menggunakan skala prioritas tetapi berdasarkan keinginan dari bendahara yang memegang dana kampung tersebut sehingga banyak barang yang dibeli menggunakan dana kampung.

“Kami menduga, tidak sesuai peruntukannya, sehingga masyarakat marah dan jengkel tapi mereka (masyarakat) tidak dapat berbuat apa-apa dan hanya bisa melihat, mendengar saja apa yang dikerjakan oleh bendahara. Padahal mereka ingin dana itu digunakan sebaik mungkin sehingga dapat bermanfaat bagi seluruh warga di Kampung Rawasugi,” ucapnya.

Marius menyebutkan, terdapat beberapa barang yang dibeli namun tidak dimanfaatkan, seperti mesin molen, mesin pompa air.

“Barang-barang itu, kan dibeli dengan dana kampung bukan dana pribadi, jadi harus disimpan di kantor kampung bukan disimpan di rumah nanti. Kalau simpan dirumah ketika masyarakat mau pakai dibilang itu milik pribadi padahal itu merupakan asset kampung Rawasugi yang dapat dipakai oleh seluruh warga bukan dipakai oleh satu orang saja,” tegas Marius.

Sesuai bocoran yang diterima dari kabupaten Sorong bahwa desa Rawasugi pada tahap pertama menerima dana kurang lebih Rp 600 juta rupiah. Namun dalam RAP yang disusun dalam musyawarah kampung berkisar Rp 400 juta rupiah lebih, sehingga masih ada dana yang tersisa.

Namun karena tidak ada laporan pertanggungjawaban, maka masyarakat mempertanyakan sisa dana tersebut.

Begitu juga dengan dana tahap kedua, bendahara tidak pernah memberitahukan bahwa berapa besar dana yang diperoleh dari pemerintah kabupaten melalui Badan Pemberdayaan Kampung /Desa. (JOS)

Tinggalkan Balasan