Kantor DPR Papua Barat. SuluhPapua

Dana Otsus Harus Dikelola SKPD Khusus

MANOKWARI,CAHAYAPAPUA.com—- Dana otonomi khusus bisa tetap berada dalam struktur APBD pemerintah daerah. Namun pengelolaanya harus dipisahkan dari dana-dana lain, agar peruntukan dana tersebut jelas, terukur dan mudah dievaluasi.

“Pemisahan Dana Otsus dari dana lain di APBD dapat dilakukan, sebab hal ini memiliki landasan yang kuat dalam Undang-undang 21 tahun 2021 tentang otonomi khusus,” kata legislator DPR Papua Barat Sahaji Rafideso di Manokwari beberapa waktu lalu.

Selama ini lanjut Sahaji, peruntukan dana Otsus masih tercampur dengan DAK, DAU dan dana lain di APBD, sehingga tolak ukur keberhasilan atas pengelolaan dana ini sulit dilihat.

Menurutnya wajar jika masyarakat terus bertanya tentang pengelolaan dana ini, sebab masyarakat tidak menikmati sepenuhnya dana tersebut.

Dana Otsus harus dikelola secara terpisah melalui perangkat daerah yang setara dengan SKPD.”Perangkat itu bisa diberi nama Badan Pelaksana Otonomi Khusus, badan ini yang nanti mengelola dana Otsus,” imbuhnya.

Langkah awal yang harus dilakukan yakni menyiapkan regulasi sebagai landasan hukum pengelolaan dana triliunan rupiah itu. Regulasi tersebut berupa Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus tentang tata kelola dana otsus serta perdasus tentang perangkat yang akan mengelola dana tersebut.

Hal ini tegas Sahaji, harus secepatnya dilakukan. Jika tidak, kepercayaan masyarakat akan terus menurun terhadap pemerintah akibat pengelolaan dana otsus yang tidak terukur dan sarat akan penyalahgunaan itu.

Legislator dari kursi Otsus ini mengajak, Badan Peraturan Daerah (Baperda) DPR Papua Barat untuk segera menyusun Program Legislasi Daerah (Prolegda).

Salah satu Dgenda yang dapat dimaksukan kata Sahaji, Perdasus tentang Tata kelola dana otsus dan Perdasus tentang Pembentukan perangkat daerah yang akan mengelola dana tersebut. |RIZALDI

Tinggalkan Balasan