DPR Papua Barat

Dana Properda Miliaran, Produk Legislasi Minim

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Sekretaris LMA Provinsi Papua Barat, Napoleon Fakdawer menegaskan pentingnya audit terhadap penggunaan dana program pembuat peraturan daerah (Properda) DPR Papua Barat (DPRPB).

Hal itu dikemukakan Napoleon menyusul ancaman tak adanya pembahasan ProperdaTahun 2015. Meski demikian, Napoleon mengapresiasi anggota dewan yang telah bertugas satu tahun terakhir.

“Sayangnya, kinerja DPR Papua Barat periode ini sangat lemah dan tidak amemiliki loyalitas dan kepekaan terhadap situasi dan kondisi masyarakat di daerah,” kata Napoleon, Rabu (11/11/2015).

Menurutnya, ketidak mampuan dalam tugas legislasi, ini menunjukan bahwa fungsi DPRPB belum baik. Sebab sampai sekarang para wakil rakyat ini belum mampu menghasilkan produk hukum yang beririsan langsung dengan masyarakat.

Napoleon menegaskan, dana yang dipakai untuk penyusunan properda cukup besar. “Kalau tidak ada peraturan yangdi buat untuk mewakili masyarakat, dana miliaran itu dikembalikan ke kas daerah untuk dialokasikan kepada kegiatan yang lebih menyentuh,” ujarnya.

Napoleon mengungkapkan, tiga wakil ketua sudah merepresentasikan pimpinan dewan sehingga mereka mampu bekerja dengan baik.Untuk itu, ia mendorong perlu adanya evaluasi kegiatan.

“Masyarakat perlu mengawasi dan melihat apa yang dikerjakan.Dengan harapan DPRPB lebih peka sehingga, tupoksi bisa maksimal dan mampu menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tuturnya.

Di sisilain, Napoleon menyoroti banyaknya usulan peraturan dari pemerintah provinsi yang belum dibahas sama sekali. “Sayang sekali dan memalukan jika tidak ada satu aturan yang pro masyarakat yang dihasilkan,” tukasnya.

DPRPB mendapatkan porsi anggaran yang cukup besar untuk menyusunan properda. Pada tahun anggaran 2015 dialokasikan dana sebesar dua miliar lebih untuk kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.

Selain itu, juga dialokasikan anggaran senilai Rp 3 miliar lebih untuk sosialisasi peraturan perundang-undangan, ditambah Rp 6 miliar lebih untuk menunjang rapat-rapat panitia khusus.

Sebelumnya, Ketua Bapperda DPRPB, Abner Djitmau mengatakan, ProperdaTahun 2015 terancam tidak dibahas dan ditetapkan. Kondisi demikian merupakan imbas dari masalah jabatan ketua DPRPB.

Padahal Pemerintah provinsi Papua Barat telah menyerahkan 42 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada DPRPB. Usulan puluhan regulasi ini, hingga kini belum ditetapkan menjadi properda.

“DPR Papua Barat baru membahas dan segera mengesahkan rancangan peraturan daerah provinsi (Raperdasi) kedudukan, protokoler, dan keuangan DPRPB melalui inisiatif dewan,” tambah Wakil Ketua, Ranley Mansawan yang juga koordinator Properda. | RASYID FATAHUDDIN

Tinggalkan Balasan