Sekretaris DAP Doberai, Zakarias Horota

DAP Tak Setuju Pelantikan KAPP Manokwari ‘Pasir Putih’

MANOKWARI, CAHAYAPAPUA.com– Dewan Adat Papua Wilayah III Doberai menyatakan menolak pelantikan pengurus Kamar Adat Pengusaha Papua Kabupaten Manokwari yang digelar Sabtu pekan lalu di pantai pasir putih Manokwari.

Sekretaris DAP Doberai, Zakarias Horota, mengatakan, KAPP Manokwari yang dilantik di pasir putih tersebut berada dibawah kepemimpinan Yance Kambu yang oleh DAP dinilai ilegal.

“Kami dengan tegas menolak pelantikan itu, karena secara kelembagaan KAPP merupakan lembaga otonom dibawah DAP,” ujar Zakarias di Manokwari kemarin.
Pelantikan KAPP Manokwari tersebut dilakukan oleh Wakil Ketua MRPB Anika Sabami yang juga dihadiri Sekda Kabupaten Manokwari FM Lalenoh. Zakarias menilai kehadiran unsur MRPB dan Pemda Manokwari dalam pelantikan tersebut sebagai intervensi terhadap kelembagaan KAPP.

“MRPB dan Pemda tidak berwenang dalam persoalan internal KAPP.” Ia menegaskan akan menyurati MRPB untuk meminta penjelasan atas kehadiran MRPB dalam pelantikan tersebut.

Zakarias menegaskan KAPP dibawah kepemimpinan Yance Kambu tidak memiliki legitimasi dan tak mengantongi legalitas dari DAP Doberai dan Bomberay. “Kepengurusan KAPP Papua Barat yang sah adalah yang dipimpin saudara Goetlief Walter Baransano,” terang dia.

“KAPP Goetlief telah menggelar sidang hingga pemilihan yang akhirnya menetapkan Goetlief sebagai ketua. KAPP Goetlief juga telah mengantongi legalitas DAP Doberai dan Bomberay yang dilantik Wakil Gubernur Papua Barat Irene Manibuy 8 Agustus lalu.”

“Bila terdapat dualisme kepengurusan KAPP di Papua Barat antara versi KAPP YK dan KAPP GWB, maka yang sah adalah GWB,” terang Zakarias.
DAP Doberai lanjut Zakarias akan memberikan advokasi hukum agar KAPP Goetlief, merujuk pada akta notaris pendirian KAPP Papua Barat yang terbitkan notaris Nina Diana. Menurut Zakarias, advokasi tersebut dibolehkan mengacu aturan DAP dan KAPP.

“KAPP Papua hanya satu yakni KAPP yang disahkan melalui akta notaris yang diterbitkan tahun 2006,” dia menegaskan. “Wilayah Adat di Papua hanya satu, wilayah gereja juga hanya satu dan KAPP juga hanya satu yakni KAPP GWB, yang lainnya kami tolak,” Zakarias melanjutkan.

“Kami telah mempersiapkan langkah advokasi hukum terkait dualisme kepengurusan KAPP dan kami akan melayangkan gugatan terhadap KAPP YK,” tutup Zakarias. | RIZALDY