Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, memimpin apel gabungan di lingkungan Pemprov Papua Barat.

Dari meja rapat tak layak, absen pegawai, hingga evaluasi bendahara

“Saya sudah sampaikan bagian terkait agar mengganti meja rapat di ruangan gubernur, tapi saat ini belum juga ditindak lanjuti. Kalau tidak mampu ganti meja rapat, saya akan bawa meja sendiri dari rumah.”

Pernyataan itu dilontarkan Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, saat memimpin apel gabungan, Senin, 7 Agustus 2017 di halaman kantor gubernur, Arfai. Pernyataan itu terkait belum digantinya meja di ruang rapat gubernur oleh instansi terkait padahal Gubernur telah meminta meja tersebut diganti sejak dua pekan lalu.

Karena itu, saat memimpin rapat, Gubernur yang terlihat sedikit kesal, langsung meminta perwakilan instansi yang bersangkutan menjawab pertanyaannya.

“Ada uang tidak,” kata gubernur dan dijawab “ada” oleh staf terkait. “Kalau ada uang kenapa tidak diganti,” lanjut Gubernur meminta penjelasan staf terkait.

Menurut gubernur, meja rapat yang  ada dalam ruangan gubernur tak layak  sebagai meja rapat, baik dari sisi kapasitasnya maupun bentuknya sebagai  meja khusus rapat.

Gubernur meminta isntansi terkait mengganti meja tersebut sesegera mungkin. Meja rapat yang diinginkan gubernur memiliki ruang kosong di tengah seperti tata letak meja rapat pada umumnya.

Masih dari apel gabungan, Gubernur Dominggus juga meminta semua instansi memasukkan absen kehadiran pegawai.

Menurut gubernur, absen kehadian pegawai sangat penting untuk mengetahui seberapa besar loyalitas dan tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan kewajiban sehari-hari selama 5 hari kerja.

Selain itu, penggunaan absen kehadiran juga akan dijadikan gubenur sebagai standar kinerja pegawai yang harus dilaksanakan selama hari kerja berlangsung. Saat ini jam kerja kantor dimulai pada pukul 8.00 sampai 15.00 Wit.

“Jangan ada pegawai yang hanya datang isi absen pagi, habis itu pulang tidak kembali-kembali ke kantor. Atau ada pegawai yang hari ini datang, besok tidak dan seterusnya. Jika ada pegawai yang demikian, sama saja korupsi waktu, padahal terima gaji full,” kata Gubernur.

Gubernur mengatakan akan meminta laporan absen dari masing-masing SKPD pada apel gabungan pekan depan. Selain itu, untuk membantu memantau  kehadiran pegawai, Gubernur juga akan memberlakukan absensi elektronik.

“Disiplin harus bertingkat, gubenur mengawasi eselon II, atau pejabat pimpinan OPD. Masing-masing OPD mengawasi eselon III yang selanjutnya mengawasi Eselon IV. Terakhir Eselon IV  mengawasi staf,” kata Gubernur menegaskan.

Gubernur dalam apel yang dihadiri Wakil Gubernur Muhammad Lakotani, para pimpinan SKPD dan pegawai di lingkup pemprov Papua Barat ini, menekankan, pentingnya kesadaran dari semua pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab melayani masyarakat sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Penggunaan absen menurut gubernur hendaknya jangan selalu diartikan sebagai senjata mengecek kehadiran pegawai tepat waktu. Sebaliknya, absen dimaknai sebagai motivasi kerja yang positif untuk memajukan kinerja pegawai.

Terakhir, gubernur meminta daftar  nama-nama bendahara untuk dievaluasi. Dirinya mengaku banyak menerima informasi dari masyarakat yang mengeluhkan kinerja kerja para bendahara, khususnya bendahara yang menangani bantuan sosial.

“(Keluhan terjadi pada) Semua Bendahara SKPD, terutama bendahara yang berhubngan dengan bantuan sosial, pendidikan,kesehatan, keagamaan dan bantuan kepada kelompok-masyarakat adat berdasarkan  permohonan yang disampaikan,” terang Gubernur.

Mantan bupati Manokwari dua periode ini juga mengatakan ada masyarakat tentang dugaan  penyalahgunaan kewenangan oleh bendahara seperti mengurangi bantuan, memperlambat proses bantuan, dan sebagainya. Menurut Gubernur, meski permohonan bantuan oleh warga tidak jawab sekaligus, tetap akan dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas.

“Kita butuhkan bendahara yang profesional. Yang menjadi hak dari masyarakat berikan, baik itu berupa honor, operasional, monitoring maupun bantuan sosial lainnya. Lewat  evaluasi nanti, yang layak kita pertahankan, sebaliknya yang tidak maksimal tentu akan diganti,” pungkas gubernur. (cr79/*)

Tinggalkan Balasan