Sekda Papua Barat Nataniel D. Mandacan. |Dokumentasi CAHAYAPAPUA.com

Daya serap rendah, Papua Barat terancam sanksi

MANOKWARI, Cahayapapua.com— Serapan anggaran pemerintah Provinsi Papua Barat tahun 2017 pada semester dua ini baru sekitar 20,38 persen.

Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan di Manokwari, Kamis, mengatakan, kondisi ini mendapat perhatian serius baik pemerintah daerah maupun pusat.

Dia menyebutkan, Presiden Joko Widodo sudah memberi peringatan bagi daerah yang daya serap anggaranya rendah. Pemerintah daerah berupaya agar tidak memperoleh sanksi.

Sekda menjelaskan, anggaran Papua Barat yang sudah terserap hingga semester dua ini diantaranya berupa dana transfer ke kabupaten kota  seperti dana bagi hasil dana otonomi khusus dana rutin dan beberapa dana lainya.

“Memang kita salah satu daerah yang daya serap anggaran rendah. Presiden sudah menyampaikan akan memberi sanksi pada daerah yang daya serapanya belum mencapai target,’’  ujarnya.

Menurutnya, rendahnya daya serap ini terjadi akibat keterlambatan proses tender paket pekerjaan. 2017 merupakan tahun pertama bagi Papua Barat melaksanakan proses lelang melalui LPSE.

‘’Kalau dipanggil presiden kita akan terus terang dan menjelaskan masalahnya. Daya serap rendah terjadi pada lambatnya prosesl lelang. Tahun ini pertama kali kita gunakan aplikasi LPSE,’’ sebutnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Papua Barat Abia Ullu pada wawancara sebelumnya mengatakan, pekan ini presiden akan mengeluarkan suruta teguaran pertama,kedua dan ketiga bagi daerah yang memiliki daya serap rendah.

Ia mengimbau seluruh organisasi perangkat daerah, Unit Layanan Pengadaan barang dan jasa, serta Kelompok kerja mempercepat proses lelang. (ibn)

Tinggalkan Balasan